Pemkot Bima Vicon Pengendalian Inflasi bersama Mendagri
Wakil Wali Kota Bima mengikuti Vicon bersama Kemendagri beserta seluruh Kepala daerah di indonesia dalam rangka pengendalian inflasi daerah, bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Bima pada Selasa, 24 Januari 2023.
Wakil Walikota Bima didampingi oleh Asisten II, Kepala Bapedda Litbang, Kepala BPKAD, Kepala dinas Koperindag, Kepala Dinas PUPR, Kadis Dinas Sosial, Kepala Dinas Kominfotik, Kepala DKP, serta kadis pertanian kota bima.
Vicon pengendalian inflasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri dalam Negeri Tito Karnavian yang diikuti seluruh gubernur, Wali Kota serta Bupati seluruh indonesia.
Angka inflasi nasional ditentukan oleh kerja Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah. Sehingga, peran Pemerintah Daerah dinilai juga sangat penting. Demikian diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memimpin Rakor yang rutin digelar setiap awal pekan ini.
Disampaikan pula, inflasi bulan Desember 2022 berada pada angka 0,66% (mtm) dan 5,51% (yoy). Sampai dengan tanggal 6 Januari 2023, terpantau komoditas yang menyumbang kenaikan sekaligus penurunan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, yaitu cabai rawit yang mengalami kenaikan di 81 Kabupaten/Kota meski juga mengalami penurunan di 42 Kabupaten/Kota lainnya.
“Pertumbuhan ekonomi kita saat ini cukup membaik yaitu berada di 5,51% diawal tahun 2023 dibanding dengan negara lain, saya meminta juga kepada BPS agar angka survei inflasi daerah tidak hanya 100 kota diseluruh indonesia namun juga ditambah 60 kabupaten” tuturnya.
Menurut Mendagri, pengendalian inflasi tersebut sangat penting dan perlu dukungan langsung dari daerah, terutama masalah kemiskinan, stunting, penyelesian perda persetujuan pembangunan gedung serta meminta kepada seluruh daerah agar membuat branding daerah sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing.
“ Mari kita kendalikan inflasi menjadi target 3%, kita harus bekerja lebih keras lagi terutama pemerintah daerah, yaitu dengan melakukan upaya operasi pasar agar tepat sasaran, pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis Tim pengendali inflasi daerah, pencanangan gerakan menanam, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang serta berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan”. Jelasnya