Pemerintah Kota Bima melalui Inspektorat Kota Bima mengadakan Rapat Evaluasi Capaian Pemenuhan Dokumen Monitoring Centre for Prevention (MCP) bertempat di Ruang Rapat Inspektorat, Selasa, 31 Januari 2023.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh 7 OPD Lingkup Pemerintah Kota Bima dan 1 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bima.

Pertemuan itu membahas terkait dengan 10 (Sepuluh)  proyek strategis Pemerintah Kota Bima diantaranya 7 (Tujuh) paket di DPUPR, 1 (Satu) paket Dinas Perhubungan dan 2 (Dua) paket di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima yang akan dikeluarkan dengan Perwali sebagai jawaban atas permintaan MCP.

Dalam proses tersebut Inspektorat akan bersurat ke berbagai OPD untuk permintaan dokumen sehingga di tahun 2023 tidak akan ada keterlambatan di tujuh area intervensi.

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE berharap pada tahun 2023 Pemerintah Kota Bima berada diurutan sepuluh besar di wilayah Pemerintahan Kabupaten atau Kota dan Provinsi.

Setidaknya di Tahun 2023 ini, Pemerintah Kota Bima berada di urutan 28 Pemerintahan yang bersih di Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi.

"Pemerintah Kota Bima bisa masuk dari urutan ke empat di Tahun 2022, menjadi urutan pertama untuk Pemerintah Kota di Indonesia," lanjutnya.