Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Bima dengan Agenda Persiapan HARGANAS Tingkat Provinsi NTB, Persiapan ISTIGHOSAH dan haflah Alqu'an serta Survei Penilaian Integritas (SPI), bertempat di Aula Pemkot Bima, Selasa, 20 Juni 2023. Acara ini digagas oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bagian Kesra Setda Kota Bima dan Inspektorat Kota Bima.

Dalam Rakor tersebut Wali Kota Bima didampingi oleh Plh. Sekda, Seluruh Staf Ahli, Seluruh Asisten, Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Seluruh Kabag, Camat dan Lurah se-Kota Bima.

Beliau dalam sambutannya menyampaikan mengenai persiapan Festival Haflah dan Istighosah agar acara yang semula dirangkaikan dengan kegiatan pawai pada pagi harinya agar ditiadakan.

"Jika saya lihat dari roundown acara jangan sampai pawai yang dilaksanakan mengganggu konsentrasi dan keikutsertaan masyarakat terhadap acara inti yaitu Haflah dan Istighosah yang substansi acara pada malam hari," ucapnya.

Beliau juga menyampaikan kepada seluruh perangkat daerah maupun camat serta lurah yang di Kota Bima untuk mulai bergerak untuk melakukan sosialisasi.

"Sosialisai mengenai Festival Haflah ini sudah mulai kita gaungkan, Kepala OPD, Camat serta lurah harus mulai bergerak dari sekarang," ucapnya.

Beliau berharap agar seluruh lapisan masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan Festival Haflah dan Istighosah.

"Saya berharap atmosfir acara ini bisa tersalurkan, sehingga memberikan animo bagi seluruh lapisan masyarakat untuk datang serta konsentrasi pergerakan masanya lebih luas," ujarnya.

Acara Festival Haflah akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2023 bertempat dilapangan manggemaci, dengan estimasi peserta sebanyak 40.000 orang.

Sebagai agenda lanjutan dalam rapat koordinasi tersebut, HM. Lutfi menjelaskan bahwa acara Harganas Tingkat Provinsi NTB, Kota Bima ditunjuk sebagai Tuan Rumah. Beliau berharap agar kegiatan Harganas tersebut dapat di support oleh semua komponen dengan memberikan peran serta aktif di semua level Pemerintah Kota Bima dan juga segenap komponen masyarakat Kota Bima.

Senada dengan Wali Kota Bima, Ketua DPPKB Nurjanah dalam sambutannnya menyampaikan bahwa Harganas pada tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023 bertempat di lapangan Serasuba.

Harganas tahun ini akan mengundang 20.000 peserta yang datang di tingkat Provinsi dan Kota.

Dalam kegiatan tersebut terdapat acara bazar dan pameran serta gelar dagang yang akan memamerkan hasi UMKM dari Kabupaten dan Kota di Tingkat Provinsi di Kota Bima.

Kadis DPPK berharap Seluruh Camat dan Lurah untuk mengerahkan masa pada saat Upacara dan sama-sama mensukseskan acara Harganas nantinya.

Sementara dalam pembahasan mengenai Survey Pelaksanaan Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh KPK, Wali Kota Bima menyampaikan agar tahun ini Kota Bima bisa memperoleh capaian Nilai SPI yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

"SPI ini rentan, perlu adanya konsolidasi dan koordinasi jangan sampai integritas kita turun dalam mencapai nilai tinggi," ucapnya.

Penilaian SPI berbarengan dengan MCP dalam menilai dan mengukur kinerja Pemerintah Daerah.

"Nilai SPI yang diperoleh Kota Bima tahun lalu adalah sebesar 67,7 dan lebih rendah dari Penilaian MCP Pemerintah Kota Bima, hal ini terkesan paradoks karena nilai SPI tidak ekuivalen dengan nilai MCP." ungkap HM. Lutfi

Beliau juga menyampaikan agar Perangkat Daerah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam merubah cara pandang masyarakat dalam menilai pelaksanaan birokrasi di Pemerintah Kota Bima.

Di akhir beliau memerintahkan seluruh OPD dari tingkat atas sampai bawah agar membuat Pakta Integritas.

"Tolong dibuatkan Pakta integritas dari masing-masing OPD dengan benar dan sungguh-sungguh sesuai dengan koridor tugas dan fungsi masing-masing, jangan hanya jadi formalitas saja," ujarnya tegas.

Sebagai salah satu indikator pelaksanaan SPI, Beliau membeberkan beberapa lompatan penyelenggaraan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima antara lain mengenai penyelenggaraan promosi dan mutasi jabatan yang tidak pernah terdapat proses jual beli jabatan karena selama beliau memimpin sangat memperhatikan masukan dan saran dari setiap kepala OPD dan track record individu yang akan dipromosikan.

"Dan ini ternyata menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian MCP oleh KPK RI dan Alhamdulillah nilai MCP kita terdongkrak cukup tinggi akibat kebijakan seperti itu," jelas HM. Lutfi.

"Jadi, selama saya menjabat sebagai Wali Kota Bima, saya sangat konsen untuk membangun sistem birokrasi yang baik ke arah perwujudan good and clean government, terutama dalam hal isu strategis promosi dan mutasi. Kepala OPD saya berikan ruang khusus untuk mengajukan dan mempromosikan personil staf berdasarkan pertimbangan obyektif dinas dan kebutuhan organisasi. Hal ini bertujuan agar siapapun yang terpilih mengemban jabatan senantiasa bisa bekerjasama dan patuh serta bertanggungjawab kepada pimpinannya masing-masing, jangan sampai ada lagi pegawai atau staf yang bekerja sesuka hati dan cenderung kurang ajar pada pimpinan", tegas HM. Lutfi.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Bima Drs. Adisan Sahidu memaparkan bahwa penilaian SPI dimulai dari tanggal 20 Juli sampai dengan 20 Oktober.

"Dalam rangka mensukseskan agenda penilaian SPI ini, diharapkan kepada seluruh OPD terutama OPD yang memiliki tupoksi pelayanan publik agar dapat berperan aktif dalam mengisi lembar kuisioner yang akan dibagikan nantinya. Dan pada saat pengisian tersebut, jika ditemui beberapa kendala segera komunikasikan dengan inspektorat dan pihak terkait lainnya agar target pengisian jawaban dapat dicapai maksimal untuk mendongkrak nilai SPI Pemerintah Kota Bima," tutup Drs. Adisan Sahidu.