Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Persiapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Aula Kantor Wali Kota Bima pada Kamis, 14 September 2024.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Asisten III Setda Kota Bima Drs. Muhammad Saleh yang turut didampingi pula oleh beberapa Kepala OPD.

Pemaparan SAKIP ini dipaparkan langsung oleh Sekretaris Bappeda Arif Roesman Effendy, ST., MT, Ia menjelaskan visi dan misi RJMPD Kota Bima Tahun 2018-2023 "Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan SETARA Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri".

Ia juga memaparkan capaian Indikator Makro Pembangunan, pada Indeks Pembangunan Manusia di Tahun 2019 berada di angka 75,8, di Tahun 2020 berada di angka 75,81 sedangkan di Tahun 2021 di angka 76,11 dan di Tahun 2022 ada di angka 76,84.

"Untuk Indeks Gini Ratio mengalami peningkatan, pada Tahun 2019 berara di angka 0,371, di Tahun 2020 berada di angka 0,375, di Tahun 2021 berada di angka 0,413 dan di Tahun 2022 berada di angka 0,429," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Arif juga menjelaskan Tingkat Kemiskinan dari Tahun 2019 yang berada di angka 8,6, di Tahun 2020 berada di angka 8,35, di Tahun 2021 berada di angka 8,88 dan di Tahun 2022 berada di angka 8,8.

Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka, sejak 2019 berada di angka 4,06, di Tahun 2020 berada di angka 4,42 dan di Tahun 2021 turun di angka 3,56 sedangkan di Tahun 2022 sedikit naik di angka 3,73.

Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2019 berada di angka 5,51 dan anjlok ketika COVID-19 melanda seluruh Indonesia di Tahun 2020 berada di angka -4,95, lalu perlahan naik di Tahun 2021 berada di angka 2,08 dan di Tahun 2022 berada di angka 2,7.

Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya memberikan penunjang demi meningkatkan pencapaian indikator makro seperti, pelayanan publik dengan menghadirkan pembangunan fasilitas kesehatan, command center, serta pembangunan sayap Kantor Wali Kota Bima.

"Selain itu juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Bima memberikan bantuan pertanian dan perikanan kepada petani-petani. Kota Bima sejak Tahun 2018 telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) untuk jaminan kesehatan masyarakat," paparnya.

Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah Kota Bima memberikan lapangan kerja dengan memberikan bantuan tenun, fasilitas UMKM serta pembangunan pariwisata.

"Adanya pembangunan Perpustakaan Daerah, Masjid Raya serta Islamic Center diharapkan dapat meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)."

Rapat pemaparan ini kemudian dilanjutkan dengan membahas beberapa progres rekomendasi yang telah ditindak lanjuti.