Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum hadiri Rapat Koordinasi terkait Pemantauan Rencana Aksi Program Sinergitas Penanggulangan Terorisme tahun 2023 di Hotel Marinna In Kota Bima. Kamis, 02 November 2023.

Pemerintah terus pengupayakan penanggulangan Terorisme yang ada di Indonesia dengan melakukan koordinasi kebijakan dan sinergi program antar kementrian dan lembaga. Diantaranya Pemerintah telah membentuk Tim Sinergitas untuk melakukan Koordinasi antar Kementrian/Lembaga pelaksanaan program penanggulangan Terorisme melalui KEPMENKO POLHUKAM Nomor 22 Tahun 2022.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Drs. M. Nor. A Majid, MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam menanggulangi masalah Radikalisme dan Terorisme membutuhkan adanya kerja sama dan kesamaan persepsi semua pihak baik Pemerintah, TNI, Polri, Swasta dan BUMN, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda, Organisasi Keagamaan, Organisasi Masyarakat, serta seluruh Elemen Masyarakat.

“ Mari kita bersama mendukung TNI dan Polri dalam melakukan penindakan terhadap kelompok dan oknum yang diduga berafiliasi dengan jaringan Terorisme serta berikan pencerahan yang baik pada masyarakat bahwa langkah penindakan dan pencegahan yang dilakukan Pemerintah, TNI dan Polri adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan Paham Radikalisme dan Terorisme”. Ucapnya

Diakhir Ia berharap Rencana Aksi dari Kementrian atau Lembaga dapat di implementasikan dengan lebih optimal dan membawa manfaat maksimal bagi masyarakat dan dalam praktek nantinya dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sorni Paskah Daeli menyampaikan bahawa Program Sinergitas Sudah dilaksanakan di 5 Provinsi yakni Sulawesi Tengah, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan program penanggulangan terorisme.

Program Sinergitas merupakan perlibatan secara aktiv Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten dalam upaya penganggulangan Konflik sosial dan terorisme melalui pendekatan dari hulu ke hilir sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Tak hanya itu, Beliau juga menyampaikan Program Prioritas yang ditugaskan Presiden kepada Menko PMK yaitu pengurangan stunting dan kemiskinan ekstrem serta vokasi serta Pemerintah harus mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan.

“Di rapat ini mari kita berbagi informasi, mendiskusikan permasalahan dan program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan di NTB khususnya di Kota Bima, Kab Bima dan Kab Dompu, mengingat begitu pentingnya penguatan peran dan kesadaran masyarakat dalam penangulangan konflik dan Terorisme sehingga berjalan lancar dan menghasilkan rumusan atau rekomendasi khususnya bagi program sinergitas maupun bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera”. tutupnya