Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempercepat pembangunan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan Video Conference (Vicon) Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pembahasan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan evaluasi dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah.

Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini membahas beberapa point penting, di samping membahas masalah inflasi, atau perkembangan harga-harga komoditi tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia, Kegiatan ini juga membahas masalah, rencana pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) nasional, mengingat maraknya terjadi pencurian data, baik pusat, maupun daerah.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri, juga menginstruksi penerbitan sertifikat halal, pada prodak makanan dan minuman, serta percepatan pembangunan 3 juta rumah layak huni, di seluruh wilayah Indonesia, dengan membebaskan IMB, atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) nol rupiah, pada masyarakat yang bedpenghasilan rendah.

"Dalam rangka meningkatkan inflasi daerah, dan pertumbuhan pembangunan  perekonimian, saya berharap adanya kerja sama lintas sektor di seluruh wilayah Indonesia. agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujar Tito Karniavian.

Sementara itu, di bidang pertanian ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga, dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, yakni, Beras, Tomat, Bawang merah, dan Cabai rawit, atau cabai merah, keempat komoditas ini yang mempengaruhi perubahan IPH (Indek Prestasi Harga).

Rakor ini diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta Sekda dan perwakilan OPD terkait dari seluruh Indonesia. Dalam sesi interaksi, beberapa pihak terkait menyampaikan data-data faktual, menyangkut harga-harga komoditi yang ada di seluruh Indonesia.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan pemerintah daerah semakin proaktif dalam mendukung kebijakan nasional, memperkuat pengendalian inflasi, serta mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.