Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj. Mariamah, SH., menghadiri Forum Kemitraan Pengelola Kerja Sama Fasilitas Kesehatan antara BPJS Kesehatan dengan pemangku kepentingan daerah yang diselenggarakan di Ruang Rapat Sekda Kota Bima. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka peningkatan mutu layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kamis, 28 Agustus 2025.

Pertemuan ini membahas beberapa aspek penting yang menjadi perhatian serius, baik dari  pemerintah, maupun dari pihak BPJS, yakni aspek kesehatan, dan aspek kepesertaan. Aspek kepesertaan, pihak BPJS mencatat banyaknya peserta BPJS yang tidak mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya, baik waktu pelayanannya, maupun obat yang di dapat, yang tidak sesuai dengan harga obat yang telah ditetapkan dalam SOP BPJS.

Masih menyangkut kepesertaan BPJS, pihak BPJS juga mengklaim banyaknya peserta BPJS yang belum menyelesaikan secara administrasi, baik, individu, maupun organisasi, pemerintah, ataupun swasta. Isu lain yang di bahas juga adalah masalah Bayi Baru Lahir (BBL) yang tidak mendapatkan NIK, Kota Bima sendiri tercatat sebanyak 473 orang yg lahir tanpa mendapatkan NIK, padahal berdasarkan aturan, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk, pada instansi pelaksana, paling lambat 60 hari setelah kelahiran, dan pejabat pencatatan sipil harus memasukannya pada register akta kelahiran, dan ditindak lanjuti dengan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Menanggapi hal ini, Hj. Mariamah, merasa prihatin dengan keadaan itu, ia menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk segera menindak lanjuti masalah ini.

"Saya prihatin dengan hal ini, saya berharap kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk segera menindak lanjuti," ujarnya. Dan saya berharap masalah pembayaran yang tertunda, agar bisa diselesaikan, atau sekurang-kurangnya, bisa diminimalisir," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha, mengharapkan adanya  peran aktif Pemerintah Kota Bima, baik dalam mendukung kelancaran program JKN, khususnya dalam pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas kesehatan, juga kendala-kendala yang dihadapi, seperti terbatasnya tenaga-tenaga kesehatan, dan fasilitas pendukung.

Forum ini turut dihadiri juga oleh Asisten I, Kepala BAPPEDA, Kepala BPKAD, Plt Kepala BKPSDM, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Ketua Komisi I DPRD, Direktur RSUD, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, Direktur RS PKU Muhammadiyah, Direktur RS Dokter Agung, Kepala RS TK IV Sultan Abdul Kahir II Bima, Kepala PKM Mpunda, Ketua IDI Kota Bima, Kepala Bagian Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Cabang Bima, Kepala Bagian Penjamin Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Bima, serta perwakilan Staf BPJS Cabang Bima.

Dengan terselenggaranya forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat semakin memperkuat komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Bima.