Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE mengikuti Vicon Rapat Koordinasi membahas situasi sosial, poltik, keamanan dan aksi demo 2 hari terakhir pasca insiden 25 Agustus 2025 yang terjadi di beberapa daerah di tanah air bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pada Selasa, 02 September 2025.

Selain itu, rakor ini juga membahas langkah-langkah penting dan koordinatif untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban serta untuk mengembalikan stabilitas nasional.

Rakor yang dipimpin Mendagri melalui daring tersebut dilaksanakan di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima, diikuti oleh Wali Kota Bima, Kapolres Bima Kota, Kasdim 1608 Bima, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkot Bima, Kepala Badan Statistik Kota Bima, serta perwakilan Perum Bulog Bima.

Mendagri, Tito Karnavian mengatakan insiden yang bermula pada 25 Agustus 2025 yang terjadi di kabupaten/kota di tanah air beberapa hari terakhir ini menimbulkan kekacauan dan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Hingga tidak sedikit fasilitas umum dan kantor pemerintahan mengalami kerusakan, sampai berujung pembakaran.

Mendagri menyebut, para demonstran membawa sejumlah tuntutan, diantaranya tunjangan rumah anggota DPR dan RKUHP Perampasan Aset.

Ia menambahkan, pemerintah menghormati dan mendengar penyampaian aspirasi, kritik dan masukan masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan koreksi dengan tetap menjaga semangat gotong royong dan persatuan.

"Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa negara terbuka dan mendengarkan aspirasi masyarakat, dan akan menindaklanjuti masukan-masukan tersebut," ujarnya.

Akibat kericuhan ini, sambung Tito, terjadi peristiwa yang mengakibatkan situasi semakin memanas dan memicu aksi lebih meningkat di beberapa daerah, dan menimbulkan instabilitas yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pihaknya juga mencatat, banyak pergerakan menggunakan media sosial dengan menyebarkan berita-berita bohong, sehingga masyarakat cepat terprovokasi.

"Sejak aksi 25 Agustus 2025 terjadi, ada sebanyak 107 titik kericuhan dari 32 provinsi," beber Tito.

Beberapa diantaranya, DKI Jakarta, Makasar, Surakarta, Surabaya, Kediri, Mataram, Bandung, Semarang, Brebes, Pekalongan, Cilacap, Jambi, Tasikmalaya, Palembang, Palopo dan lain-lain.

Mendagri pun mengapresiasi kabupaten dan kota yang mampu menjaga kondusivitas daerah masing-masing. Kata dia, hal ini tidak terlepas dari kerja keras dan kekompakkan Forkopimda, TNI, Polri, pers, elemen pemuda, masyarakat dan mahasiswa.

"Ini membuktikan kematangan demokrasi bagi daerah yang tidak terjadi gejolak, termasuk Kota Bima," ucapnya.

Tito Karnavian mengingatkan para pejabat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat hura-hura, yang dapat menimbulkan kemarahan publik. Menurutnya, pada situasi saat ini, lakukan kegiatan dengan cara-cara sederhana.

"Ditengah kondisi rawan, saya ucapkan terima kasih kepada Kabupaten dan Kota yang telah mampu menjaga kamtibmas didaerahnya, dengan mengambil langkah gerak cepat dan pro aktif, sehingga stabilitas terjaga dan kondusif," imbuhnya.