Pemerintah Kota Bima terus memperkuat tata kelola keuangan di sektor kesehatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj. Mariamah, SH dalam rangka membahas penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (LK BLUD) bersama RSUD Kota Bima dan seluruh Puskesmas se-Kota Bima, Kamis 16 Oktober 2025.

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Sekretaris Inspektorat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Direktur RSUD Kota Bima, Kabag Ekonomi, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kota Bima. Selain itu, BPKAD dan BKPSDM juga turut serta dalam rakor tersebut.

Rapat tersebut difokuskan pada pembahasan terkait kepatuhan dalam pertanggungjawaban belanja BLUD, dengan tujuan memastikan pengelolaan keuangan dan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi kinerja BLUD serta penyampaian laporan kepada pihak-pihak terkait.

Dalam arahannya, Hj. Mariamah menekankan bahwa Puskesmas BLUD harus membuat Laporan Keuangan BLUD, yang kemudian diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memastikan laporan tersebut disusun sesuai standar akuntansi dan memberikan opini atas kewajarannya.

"Proses ini menjadi kewajiban dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas pengelolaan keuangan puskesmas serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku," jelasnya.

Ia juga menegaskan, langkah ini diperlukan untuk memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan peluang tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan BLUD RSUD. Sehingga tidak lagi mempengaruhi opini atas LKPD Kota Bima.

“Kerja sama dengan KAP dalam penyusunan laporan keuangan Puskesmas BLUD harus segera dilakukan, agar berjalan sesuai standar. Sehingga pada awal bulan November LK Audit BLUD bisa diserahkan ke BPK besama dengan LKPD,” tegasnya.

Selain itu, rakor tersebut juga membahas penyediaan anggaran untuk membiayai kerja sama dengan KAP, serta strategi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Bima. Fokus pembahasan mencakup penguatan tenaga medis, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi layanan, serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh Puskesmas dan RSUD Kota Bima.

"Semua upaya ini ditujukan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat Kota Bima," tandas Hj. Mariamah. 

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama, peserta rakor yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BLUD. Diskusi ini menjadi salah satu bentuk dalam merumuskan solusi yang tepat dan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung layanan kesehatan yang lebih baik.