Staf Ahli Wali Kota Bima Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Abdul Haris, SE, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Percepatan Realisasi Belanja untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi, yang berlangsung di Aula Parenta, Senin (20/10/2025).

Rakor tersebut digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dipimpin langsung oleh Kemendagri, Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya optimalisasi belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi penumpukan simpanan kas pemerintah daerah di bank.

Berdasarkan laporan Kemendagri, total simpanan dana pemerintah daerah di bank tercatat sebesar Rp233 triliun, sementara realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai Rp949,97 triliun atau 70,27% hingga September 2025.

Pada kesempatan yang sama, Mendagri juga menyampaikan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempati peringkat keempat nasional dalam capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah per Oktober 2025 dengan realisasi pendapatan mencapai 77,64%.

Sementara itu, menurut data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima, hingga 17 Oktober 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima telah mencapai 66,75%, sedangkan realisasi belanja daerah berada di angka 54,37%. Capaian ini menunjukkan kondisi inflasi Kota Bima terus membaik dibandingkan periode sebelumnya.

Staf Ahli Walikota Bima, Abdul Haris, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemkot Bima guna meningkatkan stabilitas ekonomi daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga turut hadir dan memaparkan perkembangan ekonomi nasional. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di angka 5,12% pada kuartal II tahun 2025, sementara inflasi nasional terkendali di level 2,65%, yang menandakan daya beli masyarakat masih terjaga dengan baik.

“Angka ini menunjukkan daya beli Masyarakat masih kuat, dan ini menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal serta pengendalian inflasi berjalan dengan baik,” jelas Purbaya.

Purbaya juga mendorong pemerintah daerah untuk mengantisipasi risiko ekonomi global dan mempercepat belanja yang bersifat produktif, guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Rakor ini turut diikuti oleh Sekretaris Diskominfotik Kota Bima, BPKAD Kota Bima, perwakilan Polres Bima Kota, serta perwakilan dinas lainnya.