Pemerintah Kota Bima melalui Asisten III Setda, Drs. M. Saleh menghadiri Video Conference (Vicon) Sosialisasi Panduan Perencanaan dan Penganggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jumat (28/11/2025).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Bima, dan diikuti oleh sejumlah Kepala OPD yang mendapat undangan.

Vicon ini bertujuan memberikan penyamaan persepsi bagi seluruh pemerintah daerah terkait penyusunan program dan anggaran PAUD HI yang lebih terarah, komprehensif, dan terintegrasi lintas sektor.

Dalam Vicon tersebut menghadirkan pemaparan teknis dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ir. Restuardy Daud, M.Sc., yang menyampaikan beberapa agenda strategis, khususnya terkait penajaman perencanaan daerah, penguatan implementasi program prioritas nasional, serta mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Dalam paparan teknisnya, Ditjen Bina Pembangunan Daerah menjelaskan:

1. Sinkronisasi Target Pembangunan Nasional dan Daerah

Pemerintah daerah diminta memastikan keselarasan indikator pembangunan dalam RKPD, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ketahanan pangan, layanan kependudukan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Penguatan Sistem Perencanaan Berbasis Data

Kemendagri menekankan pentingnya integrasi data antara pusat dan daerah melalui berbagai platform digital seperti SIPD-RI, termasuk validasi data perencanaan, penetapan target, serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

3. Mekanisme Evaluasi Kinerja Daerah

Disampaikan bahwa evaluasi tahun berjalan akan difokuskan pada capaian output dan outcome program, realisasi anggaran, serta efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.

4. Penajaman Program Prioritas

Kemendagri meminta agar daerah memperkuat program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti layanan dasar pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting, pemberdayaan UMKM, serta percepatan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan pelayanan publik.

Dalam sesi diskusi, pihak Kemendagri juga memberikan penjelasan mengenai penyesuaian kebijakan tahun anggaran 2026, termasuk penguatan tata kelola anggaran, penyelarasan indikator minimum mandatory spending, serta penegasan peran daerah dalam mendukung capaian nasional seperti penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM.

Seluruh OPD yang hadir mencatat detail arahan tersebut dan menyatakan siap melakukan penyesuaian program di masing-masing perangkat daerah. Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk mengikuti seluruh regulasi, mekanisme pelaporan, serta standar perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Vicon berlangsung lancar dan menjadi acuan penting bagi Pemkot Bima untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan program daerah tetap terukur serta selaras dengan kebijakan nasional.