Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Asisten III Setda Kota Bima, Drs. Muhammad Saleh membuka secara resmi acara Rekonsiliasi Data dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Triwulan IV tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bima, pada Selasa (23/12/2025).

Turut hadir pada rekonsiliasi tersebut antara lain Asisten I Setda Kabupaten Bima, Kepala KPPN Bima, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, Kepala Dikpora Kota Bima, Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Sekretaris BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Dinas Dukcapil Kota Bima, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

Asisten III Muhammad Saleh mengatakan bahwa rekonsiliasi data dan iuran JKN ini rutin dilaksnakan setiap semester, rekonsiliasi data ini hal yang sangat perlu, karena harus berbasis data.

Ia menyebut, terkadang bisa saja terjadi hal lain terjadix perbedaan data antara BPJS dengan pemerintah daerah, sehingga perlu rekonsiliasi data secara bertahap. Tujuannya untuk memaksimalkan program BPJS dengan hasil maksimal.

"Pihak BPJS bisa bekerja apabila data yang diberikan maksimal berbasis data dari stakeholder yang ada," ungkap Muhammad Saleh.

Rekonsiliasi data ini merupakan rekon terakhir tahun 2025. Ia berharap Ini pada tahun 2026 tidak ada lagi kendala dalam rangka memberikan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat.

"Semoga Kekurangan di tahun 2025 tidak terulang kembali di tahun mendatang," ujarnya.

Selain itu, Asisten I Setda Kabupaten Bima, Fatahullah, S.Pd, menyampaikan bahwa kegiatan ini memang rutin dilaksanakan. Tentu kedepan masih terdapat pekerjaan rumah yang musti diperbaiki dari kekurangan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha, mengatakan pihaknya memastikan bahwa program JKN tetap memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bima dan Kabupaten Bima, meskipun menghadapi tantangan lebih besar.

I Gusti Ngurah Arie menyebut, perlu kolaborasi antar seluruh OPD terkait, karena suksesnya JKN tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan program JKN.

"Meski dalam keadaan sulit akibat kebijakan efisiensi anggaran, kita lebih efektif dalam memanfaatkan anggaran," katanya.

Ia menambahkan, Kota Bima secara angka cakupan sudah sesuai dengan harapan pemerintah, dengan keaktifan diatas 80 persen.

"Angka keaktifan lah yang menentukan masyarakat menerima layanan JKN," imbuhnya.