Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, memimpin Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Aset Pemerintah Kota Bima Tahun 2026, bertempat di Aula Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Rabu (7/1/2026).

Rapat tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan sehari sebelumnya yang membahas permasalahan aset milik Pemerintah Kota Bima di wilayah Amahami yang saat ini telah diambil alih dan dikuasai oleh masyarakat. Lokasi tersebut diketahui telah direncanakan sebagai kolam retensi, sehingga apabila permasalahan aset ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan Proyek NUFReP.

Rapat dihadiri oleh Plt. Inspektur, Asisten III, Kepala BPKAD, Plt. Kabag Hukum, Plt. Lurah Dara, serta para Kepala OPD terkait yang menerima undangan.

Dalam arahannya, Sekda Kota Bima menegaskan pentingnya langkah konkret dan terukur dalam menangani permasalahan aset daerah tersebut. Ia meminta Kabid Aset untuk segera melakukan inventarisasi administrasi atas kepemilikan aset Pemerintah Kota Bima di Amahami.

"Kita harus berperan aktif dengan memiliki dokumen administrasi yang kuat. Jika masih ada dokumen yang belum lengkap, maka harus segera dilengkapi. Hari ini saya ingin ada langkah konkret, sehingga menghasilkan rekomendasi yang bisa menjadi pijakan kita, termasuk bagaimana menyikapi jika somasi diberikan kepada pemerintah daerah," tegas Sekda.

Sekda juga menekankan bahwa menang atau kalah dalam proses hukum bukanlah tujuan utama, melainkan upaya maksimal pemerintah daerah dalam mempertahankan hak atas aset milik daerah.

"Yang terpenting, kita telah berjuang mempertahankan hak aset kita. Kita lihat kembali kekuatan dokumen yang dimiliki, dan kita perkuat secara administrasi dan hukum," tambahnya.

Sementara itu, Kepala KPKNL Bima Benediktus Margiadi., SE M.Si dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa langkah strategis, di antaranya meminta Pemerintah Kota Bima untuk mengajukan surat resmi kepada BPN terkait pemblokiran sementara terhadap tanah yang sedang bersengketa, serta melakukan pengamanan administratif.

Selain itu, disarankan pula pemasangan plang kepemilikan yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan milik Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat. Tak kalah penting, dilakukan pembahasan secara menyeluruh mengenai riwayat tanah (timeline history), mulai dari proses tukar guling, peralihan hak, hingga diperjualbelikan oleh pihak pertama dan kemudian dibeli oleh pihak bernama Yandi yang saat ini mengantongi sertifikat kepemilikan.

Rapat dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap sertifikat dan dokumen jual beli atas lahan dimaksud, termasuk penelusuran keabsahan administrasi serta kronologi peralihan hak kepemilikan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan posisi Pemerintah Kota Bima dalam mempertahankan aset daerah, sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan langkah hukum selanjutnya.