Wali Kota Temui Ditjen Keuda, Kemendagri Tekankan Optimalkan Pemungutan Pajak Daerah

Bertolak dari Kementerian LHK Republik Indonesia, Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE kembali melakukan lawatannya silaturrahmi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, di Jakarta Pusat, pada Kamis sore (08/01/2025).

Pertemuan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Bima ditengah keterbatasan fiskal daerah, menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri dalam mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, serta menggali sumber potensi lain untuk meningkatkan sumber pendapatan resmi.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa untuk meraih insentif fiskal, pihaknya memdorong pemerintah Kota Bima untuk memaksimalkan potensi yang ada pada perangkat daerah. Ia menegaskan, Pemkot Bima dapat mengajukan pemutakhiran data untuk perhitungan kembali Dana Alokasi Umum (DAU).

Ditjen Keuda juga mendorong Pemerintah Kota Bima untuk berkoordinasi dengan kementerian PUPR, UMKM, dan kementerian lainnya untuk menunjang pembangunan infrastruktur, serta melakukan kerjasama dengan badan usaha/swasta setempat dalam bidang infrastruktur.

"Kami juga mendorong Pemkot Bima untuk lakukan optimalisasi perumda, optimalisasi BLUD, pengelolaan BMD untuk memperoleh PAD," ujar Agus Fatoni.

Selanjutnya, Agus menekankam pentingnya optimalisasi PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi, dan inovasi.

"Lakukan pengetatan belanja operasional seperti makan minum, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan lainnya, serta lakukan pemotongan TPP untuk menunjang belanja prioritas seperti kesehatan dan pendidikan," tegasnya.

Menutup arahannya, Agus Fatoni kembali menekankan untuk pembayaran TPP dengan berdasarkan bukti kehadiran dan kinerja yang tepat, serta percepatan realisasi belanja pada triwulan 1 dan 2 tahun 2026.

Wali Kota Bima turut didampingi Kepala Bappeda Kota Bima, Kepala BPKAD Kota Bima dan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.