Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Bima tahun 2021 dalam rangka penyusunan RAP dan RAPD tahun 2022, Senin 05 April 2021 bertempat di Aula Kantor Wali Kota Bima.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Assisten, Ketua DPRD Kota Bima, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bima, Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Bima.

Wali Kota Bima dalam musyawarah tersebut menyampaikan 9 prioritas pembangunan LPJMD dari sektor pendidikan, pembangunan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pariwisata, peningkatan ekonomi masyarakat reformasi informasi dan pelayanan publik, pemantapan perpu , penanggulangan bencana, budaya kearifan lokal berbasis milineal tertuangg dalam LPJMD .

“Titik tolak dan titik beratnya kita berpaku pada 9 pokok sehingga sasaran-sasaran di tahun pertama kita porsinya pada prioritas. Yang mana ini pun harus ada titik tumpu yang kita berikan sehingga tidak hanya serpihan-serpihan kecil tetapi ada sasaran prioritas yang bisa kita rasakan,“ jelas Wali Kota Bima. 

Hj. Lutfi berharap Musrenbang ini berjalan dengan partisipatif yang artinya aspirasi terbangun mulai dari bawah, baik itu dri masyarakat, stakeholder yang ada di kelurahan, hingga tingkat kecamatan," tuturnya.

Sehingga Musrenbang Kota Bima dapat bersinergi dengan Musrenbang yang ada di Provinsi. Karena apappun kebijakan yang dibangun oleh negara baik dalam LPJMD tingkat daerah, provinsi dan nasional bersinergi sehingga mencapai satu tujuan yang sama.

“Kita berusaha sebaik mungkin terkait infrastrukturnya, alat kesehatannya serta begitu juga pendidikan dengan adanya pandemi anak-anak makin teringgal jauh 1 tahun dalam pemikiran tentang ilmu pengetahuan sehingga pemerintah berusaha membangun percepatan para guru-guru wawasan mereka," jelasnya.

Begitu juga penanggulaan bencana banjir lanjutnya, perlu dukungan masyarakat serta kesadaran yang harus ditumbuhkan bukan sekedar urusan Pemerintah tetapi harus ada sinergitas antara Pemerintah dan Masyarakat,” tutupnya.

Kepala Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan (Evapol) Bappeda Provinsi NTB, Dr. Mahjulan, SP., MP menyampaikan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi untuk tahun 2022.

"Provinsi NTB telah melakukan perubahan terhadap RPJMD-nya serta Kota Bima juga sudah menyesuaikan revisi dokumen rencana jangka menengah pembangunan daerah periode 2019-2023," jelasnya.

Ia juga memaparkan dalam RPJMD ada 13 pembangunan Provinsi NTB yang berkaitan dengan Kota Bima salah satunya yakni, pengembangan kawasan Bima sebagai kawasan ekonomi terpadu. Tidak dipungkiri bahwa Kota Bima sebagai sentra Bima Raya terutama dalam hal perniagaan.

“Kita berharap terus mengembangkan diri serta kreatif dengan apa yang menjadi daya dukung sumber dayanya,” tuturnya.

Terakhir Ia menyampaikan strategi yang dirancang oleh Pemerintah Provinsi NTB baik 2021 atau pun tahun selanjutnya yakni bertujuan untuk pembangunan, tangguh bencana, pendidikan pertanian, pariwisata, investasi dan industrialisasi. 

"Untuk ketangguhan menghadapi resiko bencana, pembangunan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, reformasi birokrasi, pengelolaan kesehatan untuk daya saing SDM. Selain itu, pengelolaan pendidikan untuk daya saing, lingkungan bersih dan berkelanjutan, pertanian/agribisnis dan investasi progresif, pariwisata andalan & strategis, industrialisasi unggul serta meraih kehidupan yang madani," tutupnya.