Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, menghadiri Rapat Koordinasi Kegiatan Wilayah Perairan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) yang berlangsung di Aula Kantor KSOP Bima, Selasa (31/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KSOP Bima atas inisiasi penyelenggaraan forum koordinasi yang dinilai sangat strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor.

“Pertemuan ini sangat penting sebagai ruang sinkronisasi kebijakan, mengingat Pelabuhan Bima memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai simpul transportasi laut, tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional di Pulau Sumbawa bagian timur,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebagai kota jasa dan perdagangan dengan luas wilayah sekitar 222 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 160 ribu jiwa, Kota Bima sangat bergantung pada konektivitas transportasi laut. Pelabuhan Bima menjadi pintu gerbang utama distribusi logistik, mobilitas masyarakat, serta arus komoditas antarwilayah.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Bima, lebih dari 70 persen distribusi bahan pokok dan material pembangunan masuk melalui jalur laut. Selain itu, aktivitas ekspor komoditas unggulan seperti jagung, hasil perikanan, dan produk pertanian juga memanfaatkan fasilitas pelabuhan. Mobilitas kapal penumpang dan barang pun menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya seiring pertumbuhan ekonomi kawasan.

Lebih lanjut, Feri Sofiyan menegaskan pentingnya sinergi antara KSOP, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah DLKr dan DLKp.

“Sinergi ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar demi menjaga stabilitas ekonomi, keselamatan pelayaran, serta ketertiban ruang laut di wilayah Kota Bima,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas IV Bima, M. Junaidi J, S.E., M.M., menekankan bahwa dalam pendisiplinan DLKp dan DLKr, aspek perizinan menjadi hal yang paling utama, mengingat seluruh ketentuan telah diatur oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah.

“Harapan saya ke depannya seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menertibkan perizinan demi kelancaran suatu daerah,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan kawasan pelabuhan yang aman, tertib, dan berdaya saing, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi maritim yang berkelanjutan di Kota Bima dan sekitarnya.