Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi momentum penting dalam menyatukan arah kebijakan pembangunan di tengah tantangan fiskal dan dinamika ekonomi global. Hal ini mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi NTB yang digelar pada Kamis, 16 April 2026, di Ballroom Hotel Lombok Raya.

Forum strategis tersebut dihadiri oleh berbagai kepala daerah, termasuk Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., yang hadir bersama Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda Kota Bima sebagai bentuk partisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk tetap mendorong target pembangunan yang progresif, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Salah satu target utama yang menjadi perhatian adalah penurunan angka kemiskinan hingga mencapai satu digit secara merata di seluruh wilayah NTB.

Pendekatan yang diusung menitikberatkan pada perencanaan berbasis data serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi meyakini bahwa strategi yang terukur dan sinergis akan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

Gubernur NTB dalam arahannya menekankan bahwa dokumen perencanaan tidak boleh bersifat administratif semata, melainkan harus menjadi instrumen nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Bima menyatakan kesiapan untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan, integrasi program, serta pemanfaatan data yang lebih akurat guna memastikan setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Bima dalam forum ini mencerminkan pentingnya harmonisasi kebijakan antarlevel pemerintahan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perumusan rencana, tetapi juga menjadi titik konsolidasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.