Pemerintah Kota Bima kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Bima kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di kantor perwakilan BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, Senin (25/5/2026), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., bersama Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, S.H.

Capaian opini WTP ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota Bima berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keberhasilan tersebut sekaligus memperlihatkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.

Dalam hasil pemeriksaannya, BPK RI juga memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan upaya pencegahan terhadap potensi temuan berulang dalam pengelolaan anggaran daerah.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., menyampaikan bahwa raihan WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintah daerah, termasuk dukungan legislatif dan perangkat daerah yang terus menjaga integritas pengelolaan anggaran.

“Capaian ini bukan semata tentang penghargaan administratif, tetapi menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik harus terus menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah yang telah menjalankan pengelolaan keuangan secara tertib dan akuntabel, serta menegaskan pentingnya menjaga komitmen untuk terus meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H., menilai capaian tersebut mencerminkan sinergi yang berjalan baik antara pemerintah daerah dan DPRD, khususnya dalam fungsi pengawasan serta pengawalan kebijakan anggaran agar tetap efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, serta berintegritas demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.