Pemerintah Kota Bima mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat budaya inovasi sebagai strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperluas peluang memperoleh insentif dari pemerintah pusat.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, Kamis, 4 Juni 2026.

Dalam forum yang dihadiri pimpinan perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, Direktur RSUD Kota Bima, serta para inovator daerah itu, Rahman meminta setiap OPD tidak hanya menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi juga menghadirkan terobosan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Setiap perangkat daerah minimal memiliki dua inovasi yang bisa dikembangkan. Inovasi harus menjadi solusi nyata yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar gagasan di atas kertas,” kata Rahman.

Menurut dia, inovasi kini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, berbagai kompetisi dan penghargaan yang diselenggarakan pemerintah pusat dapat menjadi peluang untuk memperoleh tambahan anggaran pembangunan.

Aji Man sapaan Wali Kota menjelaskan, daerah yang mampu meraih predikat kota paling inovatif berpeluang mendapatkan insentif hingga Rp7 miliar. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan penghargaan dan insentif atas keberhasilan daerah dalam menekan angka kemiskinan, stunting, tingkat pengangguran terbuka, hingga menjaga stabilitas inflasi.

“Peluang-peluang seperti ini harus kita manfaatkan bersama. Tambahan insentif yang diperoleh nantinya akan kembali mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Data BRIDA Kota Bima menunjukkan tren inovasi daerah terus meningkat. Jika pada 2024 tercatat 162 inovasi, jumlah tersebut bertambah menjadi 234 inovasi pada 2025. Sejumlah inovasi yang lahir dari Kota Bima juga telah dipresentasikan dalam berbagai forum inovasi tingkat nasional.

Kepala BRIDA Kota Bima mengatakan tantangan berikutnya bukan lagi mengejar kuantitas inovasi, melainkan memastikan setiap inovasi memiliki dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Perkembangan ini patut diapresiasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana inovasi yang lahir mampu menjawab persoalan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengungkapkan rencana pemberian penghargaan bagi aparatur sipil negara yang berhasil menciptakan inovasi berdampak. Skema penghargaan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, termasuk kemungkinan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN yang berprestasi di tingkat kota, provinsi, maupun nasional.

Rahman menilai penghargaan tersebut penting untuk membangun iklim kompetitif yang sehat sekaligus memotivasi aparatur agar lebih kreatif dalam menghadirkan solusi pelayanan publik.

Ia juga menyoroti keberhasilan inovasi SiCerah, yang dinilai menjadi salah satu contoh inovasi daerah yang mampu memberikan kemudahan layanan sekaligus mendapat pengakuan di tingkat nasional.

“Inovasi SiCerah membuktikan bahwa inovasi yang lahir dari daerah bisa memberikan manfaat nyata dan mendapat apresiasi secara nasional. Ini harus menjadi inspirasi bagi perangkat daerah lainnya,” ujar Rahman.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Bima menargetkan terbangunnya ekosistem inovasi yang lebih kuat dan berkelanjutan, sehingga setiap perangkat daerah mampu menghadirkan terobosan yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.