Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, S.H., Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Sekretaris Daerah Kota Bima, pimpinan BUMN, serta seluruh anggota TPID Kota Bima. Jum,at (03/07/26).

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, S.H. menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta rapat. Atas nama Pemerintah Kota Bima, ia berharap forum koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini Kota Bima termasuk daerah dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di Provinsi NTB. Meski demikian, TPID Kota Bima terus menunjukkan respons cepat melalui berbagai upaya, seperti pelaksanaan operasi pasar murah secara rutin, inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar, serta pemantauan harga kebutuhan pokok.

Namun demikian, menurutnya masih terdapat beberapa komponen penyumbang inflasi yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, salah satunya adalah kenaikan harga tiket pesawat.

Oleh karena itu, ia berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan tersebut.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bima yang telah menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi TPID tingkat Provinsi NTB.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur secara resmi membuka Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB sebagai forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan inflasi tidak hanya terjadi di Kota Bima, tetapi juga dialami oleh sejumlah kabupaten/kota di Pulau Lombok. Meski demikian, secara bertahap angka inflasi mulai menunjukkan tren penurunan berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar seluruh pihak.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada angka statistik semata, tetapi juga harus memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan maupun penurunan harga di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran.

Mengakhiri arahannya, Wakil Gubernur NTB menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta rapat. Ia berharap pertemuan ini semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh anggota TPID dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta menjaga daya beli masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.