Pemerintah Kota Bima terus mematangkan persiapan menghadapi Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026. Persiapan tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi Penerapan New Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lintas Perangkat Daerah Kota Bima, yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota Bima. Kamis, (10/09/2026)

Rakor tersebut dihadiri Asisten II Setda Kota Bima mewakili Wali Kota Bima, didampingi Ketua TP Posyandu Kota Bima, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Kabag Pemerintahan,kepala OPD terkait serta jajaran seluruh Puskesmas se-Kota Bima.

Rapat tersebut membahas kesiapan Kota Bima dalam menghadapi penilaian Tim Pembina Posyandu dan Lomba Posyandu tingkat Provinsi NTB. Dalam penilaian tersebut, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah bertransformasi melalui penerapan 6 SPM Posyandu.

Asisten II Setda Drs. Supratman, M.AP Kota Bima menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat implementasi transformasi Posyandu sebagaimana amanat pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri.

“Pemerintah pusat ingin mengevaluasi implementasi Posyandu. Melalui surat resmi dari pihak provinsi, akan dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Tim Pembina Posyandu dan Posyandu. Posyandu sekarang sudah bertransformasi, bukan hanya melayani anak dan ibu, tetapi sudah mencakup enam pelayanan dasar,” ujarnya.

Menurutnya, perlu adanya pemahaman yang sama dari seluruh perangkat daerah mengenai tugas dan fungsi masing-masing. Hal tersebut juga diperkuat melalui inovasi “Koalisi Emak Kepo”, yakni Kolaborasi Lintas Instansi Edukasi Bersama untuk Kemajuan Posyandu dalam rangka menerapkan 6 SPM Posyandu.

“Inovasi Koalisi Emak Kepo ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa mendapatkan penghargaan. Ini sekaligus mempertajam dan memotivasi kita dalam menjalankan tugas pada enam pelayanan dasar,” ungkapnya.

Ia menambahkan, masih terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian bersama, mulai dari belum optimalnya pendidikan anak usia dini, persoalan kesehatan masyarakat termasuk stunting, keterbatasan air bersih, kebutuhan rumah layak huni, hingga persoalan ketertiban dan lingkungan.

Karena itu, peran Posyandu perlu terus diperkuat dan diperluas agar mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih dekat dan nyata kepada masyarakat.

Drs. Supratman mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap Posyandu sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Posyandu merupakan mitra pemerintah yang menjadi fokus kita hari ini. Kita harus menyusun standar alur dan standar pelayanan dari enam SPM ini, sehingga progresnya dapat kita sinkronkan. Ini merupakan rakor pertama sebagai bekal kita,” jelasnya.

Beliau berharap dukungan terhadap kader Posyandu dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi pembekalan, fasilitas maupun sarana dan prasarana.“Saya berharap seluruh OPD memberikan komitmen yang kuat. Hilangkan ego sektoral dan hadirkan pemerintah sedekat mungkin dengan masyarakat, sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Bima, Hj. Badrah Ekawati SE, STR.Keb menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari persiapan serius Kota Bima menjelang pelaksanaan Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTB.Ia berharap seluruh Posyandu, khususnya yang akan diusulkan sebagai perwakilan Kota Bima, telah menerapkan 25 keterampilan dasar kader Posyandu sekaligus memahami dan menjalankan enam bidang SPM.

“Kami berharap seluruh Puskesmas dan Posyandu lebih giat lagi. Selain 25 keterampilan dasar tetap dilaksanakan dalam kegiatan Posyandu, kita juga harus memahami enam SPM,” ujarnya.

Beliau meminta masing-masing Puskesmas mengusulkan dua Posyandu yang dinilai telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon perwakilan Kota Bima pada tingkat provinsi.

Dengan terdapat 7 Puskesmas, nantinya akan diperoleh 14 nama Posyandu untuk dilakukan seleksi dan peninjauan langsung di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar Posyandu yang nantinya diutus benar-benar memenuhi kriteria dan siap mengikuti penilaian tingkat provinsi. “Harapan saya kepada teman-teman agar segera mengusulkan dua nama Posyandu. Mari kita saling berkoordinasi dengan baik. Posyandu bukan hanya tentang kesehatan, tetapi bagaimana kita bersama-sama meningkatkan derajat masyarakat kita,” katanya.

Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 dijadwalkan 20 Oktober 2026. Pemerintah Kota Bima berkomitmen mempersiapkan seluruh unsur terkait agar pelaksanaan 6 SPM Posyandu dapat berjalan optimal sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.