Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Kota Bima Abdul Haris, SE. menghadiri Video Conference (Vicon) Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) X Indonesia Fintech Summit and Expo (IFS) 2026 dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan berlangsung di Aula Parenta, Ruang Rapat Wali Kota Bima, dan diikuti oleh seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima. Sementara itu, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE mengikuti rangkaian kegiatan tersebut secara langsung di Jakarta.

Kegiatan FEKDI X IFS 2026 dan Rakornas P2DD bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi serta inklusi ekonomi dan keuangan digital. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk mendorong perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan transaksi ekonomi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, serta mendukung kemudahan perizinan dan penguatan investasi di daerah.

Sementara melalui Rakornas P2DD, pemerintah mendorong penguatan koordinasi dan inovasi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, termasuk melalui pemantauan harga secara berkala, menjaga ketersediaan komoditas strategis, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga.

Dalam kegiatan tersebut, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa pelaksanaan FEKDI dan IFS menjadi momentum penting untuk memberikan pencerahan di sektor keuangan sekaligus mempererat sinergi antarpemangku kepentingan. Menurutnya, sektor jasa keuangan memiliki peran strategis sebagai simpul yang menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait atas dukungan dalam mendorong berbagai capaian di sektor keuangan, termasuk semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah dan peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan tarif kebutuhan dan layanan publik, termasuk air minum dan angkutan umum, karena dapat memberikan dampak terhadap inflasi.

Mendagri juga menyoroti perkembangan harga emas yang mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah melakukan pemantauan harga secara lebih rutin.

Untuk memperkuat pengendalian inflasi, pemerintah pusat mendorong koordinasi secara berkala dengan kepala daerah atau pejabat yang mewakili dengan melalui zoom yang diadakan setiap seminggu sekali. Selain itu, direncanakan adanya pemberian penghargaan berdasarkan indeks kinerja daerah dalam berbagai indikator, termasuk pengendalian inflasi dan penanganan kemiskinan.

Mendagri turut menyoroti komoditas cabai yang saat ini menjadi salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian dalam pengendalian harga. Ia mendorong gerakan menanam yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk TNI, Polri, PKK dan elemen lainnya, sebagai salah satu langkah untuk membantu menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk terus mendukung peran digitalisasi dalam pembangunan daerah, termasuk dalam rangka mempermudah pelayanan dan perizinan serta memperkuat investasi.

Melalui pelaksanaan FEKDI X IFS 2026 dan Rakornas P2DD Tahun 2026, Pemerintah Kota Bima diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelayanan publik, aktivitas ekonomi, dan pembangunan daerah yang lebih ef

ektif dan berkelanjutan.