Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofyan, SH, menerima silaturahmi dan audiensi Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Bima-Dompu di ruang kerja Wakil Wali Kota Bima, Rabu (28/10/2026).

Pertemuan tersebut turut didampingi Asisten II dan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima. Audiensi ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dalam upaya mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, serta mencegah penempatan pekerja migran melalui jalur ilegal.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan APJATI Bima-Dompu menyampaikan komitmennya untuk membantu pemerintah daerah mengurangi angka pengangguran di Kota Bima. APJATI juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam membuka peluang kerja melalui kerja sama dengan pihak Jepang.

APJATI menilai bahwa peluang kerja ke luar negeri perlu diimbangi dengan kesiapan calon tenaga kerja, akses pelatihan yang memadai, serta mekanisme penempatan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

“Kami berupaya membantu mengurangi angka pengangguran di Kota Bima. Kami juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam membuka peluang kerja ke Jepang. Harapannya, keberangkatan tenaga kerja ilegal dapat kita cegah bersama melalui penguatan pembinaan dan penempatan tenaga kerja melalui jalur resmi,” ungkap perwakilan APJATI.

Selain itu, APJATI menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi, terutama terbatasnya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang aktif di Kota Bima. Keterbatasan fasilitas, termasuk gedung pelatihan, dinilai menjadi tantangan dalam mempersiapkan calon tenaga kerja yang kompeten. APJATI berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap pengembangan LPK serta mendukung kejelasan payung hukum bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofyan, SH, menyambut baik masukan yang disampaikan APJATI. Ia menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Persoalan ini perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan sejak awal. Setiap program harus direncanakan dengan baik dan disesuaikan dengan program serta penganggaran pada dinas terkait, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Feri Sofyan.

Terkait pengembangan LPK, ia menilai perlu adanya komunikasi lebih intensif agar kebutuhan dan kendala yang dihadapi dapat dibahas bersama serta ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan pemerintah daerah.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan keberangkatan tenaga kerja secara ilegal merupakan tantangan serius yang harus ditangani secara bersama-sama melalui edukasi, pembinaan, dan pendampingan kepada calon pekerja.

“Pemerintah tidak berdiam diri. Dengan koordinasi, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan, saya yakin persoalan ketenagakerjaan ini dapat kita tangani dengan lebih baik. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan seluruh pihak terkait sangat penting,” tegasnya.

Feri Sofyan berharap silaturahmi dan audiensi tersebut tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi sarana pertukaran informasi dan penyelarasan program agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara terarah.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kota Bima, APJATI, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan peluang kerja bagi masyarakat semakin terbuka, kualitas calon tenaga kerja meningkat, serta penempatan pekerja migran dapat berlangsung secara aman, resmi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.