Wali Kota Bima Buka Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2026
Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pembekalan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bima Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BAPPEDA Kota Bima. Selasa, (10/11/2016)
Turut hadir mendampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., Sekretaris Daerah Kota Bima, Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Bima, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima, serta Ketua TP PKK Kota Bima, Hj. Badrah Ekawati.
Dalam arahannya, Wali Kota Bima mengawali sambutan dengan mengingatkan kembali esensi amanah dan tanggung jawab yang melekat pada setiap jabatan. Ia menegaskan bahwa keberadaan setiap aparatur dalam struktur pemerintahan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan dan dedikasi.
“Amanah yang kita emban bukan sekadar tentang jabatan atau kedudukan, tetapi menyangkut tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kehadiran kita sebagai aparatur pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Wali Kota juga menekankan perlunya perubahan pola pikir dan paradigma aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, camat dan lurah bukanlah penguasa wilayah, melainkan pelayan masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebutuhan dan kepentingan masyarakat mendapatkan perhatian pemerintah.
Untuk itu, seluruh camat dan lurah diminta agar lebih aktif, tanggap, dan responsif dalam menyikapi berbagai dinamika serta persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Aparatur juga dituntut memiliki kepekaan dan kemampuan melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan, sehingga langkah antisipasi dan penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan bahwa kepentingan masyarakat harus senantiasa ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan. Tidak boleh ada kepentingan pribadi maupun kelompok yang menghambat atau mengesampingkan pelayanan publik.
Secara khusus, ia memberikan penegasan agar seluruh aparatur menghindari konflik kepentingan, praktik nepotisme, serta segala bentuk intervensi politik, terutama dalam proses penetapan penerima bantuan pemerintah. Setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut bantuan sosial maupun kesejahteraan masyarakat harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, serta berpedoman pada ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota turut mengingatkan pentingnya peran aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menyukseskan gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri) serta gerakan Kambali Mbojo Mantoi. Menurutnya, kedua gerakan tersebut harus dibangun dari lingkungan masyarakat paling bawah dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil peran sebagai regulator, inisiator, sekaligus fasilitator. Namun, keberhasilan gerakan tersebut tidak dapat diwujudkan hanya melalui kebijakan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan nyata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Wali Kota mencontohkan, kegiatan gotong royong hendaknya tidak hanya melibatkan ASN dan aparatur pemerintah, tetapi juga harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat secara luas. Dalam hal ini, camat dan lurah diharapkan menjadi motor penggerak di wilayah masing-masing untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, memperkuat solidaritas sosial, serta menghidupkan kembali nilai-nilai kebersamaan yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Mbojo.
Menutup arahannya, Wali Kota berpesan agar seluruh peserta senantiasa memanfaatkan amanah dan kesempatan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa setiap bentuk pengabdian tidak hanya memiliki konsekuensi pertanggungjawaban dalam kehidupan dunia, tetapi juga merupakan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Melalui pelaksanaan Bimtek dan Pembekalan ini, diharapkan aparatur kecamatan dan kelurahan se-Kota Bima semakin meningkatkan kapasitas, integritas, profesionalisme, serta kepekaan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan semakin optimal, sekaligus memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat lingkungan dan kelurahan.