Pemerintah Kota Bima, melalui Dinas Kesehatan Kota Bima, menggelar kegiatan Sosialisasi Program Disabilitas sebagai langkah strategis dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, aksesibel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Kamis, (12/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Dining, Kelurahan Santi, Kecamatan Raba, Kota Bima tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia, Hj. Suharni, S.E., Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, seluruh Kepala Puskesmas se-Kota Bima, serta para pimpinan organisasi dan komunitas penyandang disabilitas yang ada di Kota Bima.

Sosialisasi ini bertujuan untuk membahas sekaligus merumuskan tata kelola penanganan disabilitas secara lebih terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk membangun perubahan pola pikir dan perspektif masyarakat maupun aparatur pemerintah dalam memahami persoalan disabilitas.

Disabilitas bukan semata-mata persoalan keterbatasan individu, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana lingkungan, fasilitas publik, sistem pelayanan, serta kebijakan pemerintah mampu menghadirkan ruang dan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara.

Dalam arahannya, Hj. Suharni menyampaikan amanat Wali Kota Bima bahwa sosialisasi program disabilitas merupakan langkah awal untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah, khususnya sektor kesehatan, dalam menghadirkan pelayanan yang semakin inklusif, aksesibel, humanis, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Menurutnya, terdapat tiga komitmen utama yang harus menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan Kota Bima yang ramah disabilitas, inklusif, dan bebas diskriminasi. Pertama, penguatan regulasi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Kedua, membangun kemitraan dan kolaborasi bersama organisasi serta komunitas penyandang disabilitas. Ketiga, memastikan dukungan anggaran yang responsif dan berpihak terhadap pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat empat strategi prioritas yang perlu diupayakan secara bersama-sama, yakni penguatan pendidikan inklusif, peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan pengembangan UMKM, serta penyediaan alat bantu dan dukungan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Keempat strategi tersebut, lanjutnya, harus berjalan secara terpadu dan saling melengkapi. Pendidikan menjadi pintu pembuka masa depan, pelayanan kesehatan menjaga kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi mendorong kemandirian, sementara penyediaan alat bantu berperan penting dalam mendukung aktivitas dan mobilitas penyandang disabilitas.

“Penyandang disabilitas memiliki hak, kesempatan, dan potensi yang sama untuk berkembang serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyaraka, ujarnya. Karena itu, tugas kita bersama adalah memastikan tidak ada hambatan lingkungan, pelayanan, maupun kebijakan yang membatasi ruang gerak dan kesempatan mereka yang disablitas, lanjut Hj. Suharni.

Di akhir arahannya, Hj. Suharni berharap kegiatan sosialisasi ini tidak berhenti pada tataran diskusi dan pemahaman semata, tetapi mampu melahirkan langkah-langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah.

Beberapa hal yang menjadi perhatian serius antara lain penyusunan data penyandang disabilitas secara terpadu, pelaksanaan audit aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas publik, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang inklusif, serta penguatan evaluasi publik dengan melibatkan secara aktif organisasi dan komunitas penyandang disabilitas.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bima berharap terbangun sinergi dan kesamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kebijakan serta pelayanan yang berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga terwujud Kota Bima yang semakin inklusif, ramah, dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi seluruh warganya.