Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Hadiri Sosialisasi Antikorupsi, Perkuat Komitmen Kepemimpinan Berintegritas

Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE., bersama Wakil Wali Kota Bima Feri Sofyan, SH., menghadiri kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Kepemimpinan Berintegritas dengan tema “Berantas Korupsi untuk Negeri” dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu Pemerintah Kota Bima, Senin (16/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, seluruh Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, serta seluruh Kepala Bagian lingkup Pemerintah Kota Bima.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Kota Bima atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi yang mengangkat isu strategis tentang pencegahan korupsi, penolakan gratifikasi, pencegahan benturan kepentingan, serta penguatan Whistleblowing System (WBS) demi mewujudkan kepemimpinan yang berintegritas.

"Atas nama Pemerintah Kota Bima, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Inspektorat Kota Bima. Pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen moral dan operasional yang harus tertanam dalam setiap lini birokrasi pemerintahan," ungkapnya.

Wali Kota menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) hanya dapat diwujudkan apabila para pemimpin dan aparatur memiliki keberanian untuk menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan integritas dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya.

Ia juga memaparkan capaian Pemerintah Kota Bima berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pada tahun 2024, nilai SPI Kota Bima tercatat sebesar 66,2, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 71,53. Namun, pada tahun 2025, nilai tersebut meningkat menjadi 73,48, melampaui rata-rata nasional sebesar 72,32 dan menempatkan Kota Bima pada peringkat kedua se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, Pemerintah Kota Bima juga mencatat hasil evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Tahun 2026 dengan capaian nilai 60,75. Capaian tersebut menjadi gambaran sekaligus bahan refleksi untuk terus memperkuat budaya antigratifikasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Menurut Wali Kota, peningkatan nilai integritas tersebut merupakan hasil kerja sama, penguatan pengawasan, reformasi birokrasi, serta komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima bersama masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat seluruh aparatur berpuas diri.

"Mempertahankan prestasi itu sulit, tetapi melangkah lebih maju untuk menyempurnakannya jauh lebih menantang. Pencapaian ini bukanlah garis finis, melainkan batu loncatan agar Kota Bima ke depannya konsisten menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih," tegasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota mengajak seluruh perangkat daerah, ASN, dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk memperkuat komitmen, meningkatkan sosialisasi, mengidentifikasi serta memitigasi risiko gratifikasi, dan menghadirkan inovasi nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan tiga instrumen utama pencegahan korupsi yang menjadi perhatian bersama, yakni menolak gratifikasi, memutus benturan kepentingan (conflict of interest), serta mengoptimalkan Whistleblowing System (WBS) sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran.

Wali Kota menegaskan bahwa setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban harus ditolak secara tegas. Para pejabat dan pembuat kebijakan juga diminta menjaga jarak profesional agar kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan tidak memengaruhi keputusan publik.

Sementara itu, melalui penguatan WBS, aparatur maupun masyarakat diharapkan tidak takut melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan. Sistem pelaporan tersebut harus berfungsi secara efektif sebagai peringatan dini (early warning system) untuk menjaga marwah institusi pemerintahan.

Selain menyoroti penguatan integritas, Wali Kota juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD dan camat agar meningkatkan kedisiplinan dalam mengikuti agenda kedinasan, termasuk kegiatan retreat yang dijadwalkan mulai tanggal 21. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap kedisiplinan aparatur yang dinilainya semakin menurun.

Wali Kota turut mengapresiasi semangat penyelenggaraan kegiatan tersebut dan mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan botol minum sekali pakai selama kegiatan pemerintahan.

Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima menjadikan HAKORDIA Tahun 2026 sebagai momentum kebangkitan moral birokrasi.