Pemkot Bima dan BPN Perkuat Koordinasi, Percepat Sertifikasi dan Penyelesaian Masalah Aset Tanah
Pemerintah Kota Bima terus memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bima dalam rangka mempercepat proses sertifikasi serta penyelesaian berbagai persoalan aset tanah milik pemerintah daerah.
Hal tersebut dibahas dalam kegiatan silaturahmi dan koordinasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, Taufikurrahman, S.ST., M.H., bersama Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE yang berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Bima, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten III Setda Kota Bima dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran BPN atas dukungan dan kerja sama dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, khususnya terkait aset tanah yang berasal dari proses pemekaran wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima.
Wali Kota mengungkapkan, masih terdapat sejumlah aset pemerintah daerah yang belum diserahkan secara tuntas sejak pemekaran wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada belum terverifikasinya sejumlah aset, termasuk beberapa aset yang menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah status aset Kolam Retensi Amahami yang hingga kini masih memerlukan penyelesaian dari aspek administrasi dan pertanahan.
Wali Kota berharap BPN dapat memberikan pendampingan dan membantu pemerintah daerah dalam proses verifikasi serta penyelesaian berbagai persoalan tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, Taufikurrahman, S.ST., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya siap berkoordinasi dan melakukan verifikasi terhadap persoalan aset pertanahan di Kota Bima.
Ia menyampaikan bahwa meskipun baru mendapat penugasan di Kota Bima, dirinya memiliki kedekatan sosial dengan daerah ini karena merupakan putra asli Bima. Ke depan, pihaknya akan mendorong proses verifikasi secara menyeluruh terhadap aset-aset yang masih bermasalah.
Dalam kesempatan tersebut, pihak BPN juga meminta dukungan Wali Kota Bima agar proses koordinasi dan penyelesaian persoalan pertanahan dapat berjalan optimal.
Menindaklanjuti hal tersebut, Wali Kota Bima menyambut baik upaya koordinasi dan menginstruksikan agar BPKAD segera melakukan integrasi data bersama BPN, khususnya terkait data aset dan sertifikasi tanah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap aset milik Pemerintah Kota Bima.
Sebagai langkah konkret, turut diusulkan pembentukan Tim Percepatan Sertifikasi Tanah dan Tim Penyelesaian Permasalahan Aset yang melibatkan perangkat daerah terkait bersama BPN Kota Bima.
Pembentukan tim tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas instansi, mengidentifikasi berbagai persoalan aset secara lebih terarah, serta mempercepat penyelesaian aset tanah yang belum memiliki kejelasan status hukum maupun administrasi.