Pemkot Bima Gelar Rakor KP3, Perkuat Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Pemerintah Kota Bima terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi pupuk dan pestisida guna memastikan ketersediaan serta penyalurannya berjalan sesuai ketentuan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kota Bima, Rabu (18/11/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., didampingi Asisten II Setda Kota Bima, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian Perekonomian, serta Dandim 1608/Bima.
Rakor ini menjadi forum koordinasi dan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, sekaligus memperkuat pengawasan agar distribusi pupuk kepada petani dapat berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah masih adanya pengecer yang menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi memberatkan petani dan bertentangan dengan ketentuan pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kios atau pengecer pupuk perlu ditingkatkan agar tidak terjadi penyimpangan harga maupun praktik distribusi yang merugikan masyarakat.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., menegaskan bahwa pengawasan distribusi pupuk bersubsidi harus dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan oleh seluruh unsur terkait.
Ia menyampaikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi harus memenuhi prinsip 7 Tepat, yakni Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Penerima. Ketujuh prinsip tersebut merupakan landasan penting untuk memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak sesuai dengan kebutuhan dan alokasi yang telah ditetapkan.
"Pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada terpenuhinya administrasi penyaluran, tetapi juga harus memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak, dengan jumlah dan harga sesuai ketentuan. Saya meminta seluruh perangkat daerah dan unsur terkait untuk memperkuat koordinasi serta melakukan pengawasan secara konsisten, sehingga tidak ada penyimpangan dalam proses distribusinya," tegas Sekda.
Rakor tersebut juga membahas mekanisme penebusan pupuk bersubsidi yang wajib menggunakan KTP asli. Setiap petani memperoleh alokasi berdasarkan luas lahan, dengan ketentuan maksimal dua hektare untuk satu orang petani atau satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Sementara itu, penebusan melalui surat kuasa dapat dilakukan dengan ketentuan maksimal mewakili 20 orang petani, dengan tetap melampirkan KTP asli masing-masing petani yang memberikan kuasa sebagai bentuk verifikasi dan tertib administrasi.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Bima telah mencapai 3.626 ton, dengan sisa alokasi sebanyak 157 ton. Ke depan, terdapat kemungkinan penambahan alokasi pupuk bersubsidi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan riil petani di wilayah Kota Bima.
Melalui pelaksanaan Rakor KP3 ini, Pemerintah Kota Bima berharap sinergi lintas sektor semakin kuat, sehingga pengawasan distribusi pupuk dan pestisida dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, ketersediaan pupuk bagi petani dapat terjamin, praktik penjualan di atas HET dapat dicegah, serta program subsidi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kota Bima.