Wali Kota Bima Pimpin Retreat Kepala Perangkat Daerah, Perkuat Komitmen dan Satukan Arah Pembangunan

Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE memimpin kegiatan Retreat Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima yang berlangsung di Pondok Wisata Kolo, Sabtu (21/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 50 peserta yang terdiri dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Retreat ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat visi, menyatukan langkah, serta membangun komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan dalam mendorong percepatan pembangunan Kota Bima.

Dalam arahannya, Wali Kota Bima menegaskan bahwa seluruh kepala perangkat daerah harus memiliki pemahaman yang utuh terhadap visi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah. Seluruh perangkat daerah diminta bergerak dalam satu visi, satu arah, dan satu tujuan, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar selaras dengan agenda pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wali Kota juga menekankan sejumlah prioritas pembangunan yang harus menjadi perhatian bersama, di antaranya penanganan banjir melalui pembenahan drainase, normalisasi sungai dan saluran air, serta pengembangan kolam retensi. Selain itu, pengelolaan sampah dan kebersihan kota, peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda penting yang membutuhkan perhatian serius seluruh perangkat daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi dan perubahan pola kerja aparatur pemerintahan. Birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada rutinitas, penyelesaian administrasi, maupun pencapaian output berupa laporan dan dokumen, tetapi harus mampu menghasilkan outcome atau dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Setiap kepala perangkat daerah diharapkan menjadi motor penggerak perubahan di instansinya masing-masing dengan membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, berintegritas, responsif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selain itu, Wali Kota meminta para pimpinan perangkat daerah untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Persoalan di lapangan harus dipahami secara langsung, bukan hanya berdasarkan laporan. Setiap permasalahan juga harus disertai alternatif solusi dan langkah penyelesaian yang konkret.

Peran camat dan lurah turut menjadi perhatian khusus. Keduanya diminta menjadi ujung tombak pemerintahan yang aktif membaca persoalan masyarakat, turun langsung ke lapangan, serta memperkuat komunikasi dengan RT, RW, LPM, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, Wali Kota menegaskan bahwa setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat. Perencanaan anggaran harus berbasis data dan kebutuhan riil, dengan memprioritaskan belanja yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat serta menghindari kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan.

Wali Kota juga mendorong penguatan kolaborasi dan sinergi antarperangkat daerah, percepatan digitalisasi dan inovasi pelayanan publik, serta penguatan target dan indikator kinerja yang terukur. Evaluasi program harus dilakukan secara berkala agar setiap hambatan dapat diidentifikasi dan segera ditindaklanjuti.

"Saya tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai berbicara, tetapi pejabat yang mampu bekerja dan memberikan hasil. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru kita bergerak. Seorang pemimpin harus mampu membaca persoalan sebelum berkembang menjadi krisis," tegas Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan tiga komitmen utama yang harus dipegang seluruh peserta retreat, yakni loyalitas terhadap visi pembangunan melalui profesionalisme dan integritas, keberanian dalam menyelesaikan masalah, serta tanggung jawab terhadap hasil kerja.

Menurutnya, loyalitas kepada pimpinan harus diwujudkan melalui kerja profesional, pencapaian target, dan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas atau menyenangkan pimpinan.

Menutup arahannya, Wali Kota berharap retreat tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan berkumpul di luar kantor, tetapi menjadi momentum introspeksi, memperkuat kebersamaan, menyatukan komitmen, dan membangun semangat baru dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ia menginginkan adanya perubahan nyata setelah kegiatan tersebut, baik dalam pola pikir, pola kerja, koordinasi, kepemimpinan, maupun hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita harus satu visi, satu gerakan, dan satu tujuan. Tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri. Tidak boleh ada yang hanya menjadi penonton. Semua harus mengambil peran dan bertanggung jawab atas kemajuan Kota Bima," pungkasnya.