Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Kota Bima dari tahun ke tahun selalu menunjukan peningkatan. Bahkan tahun 2020 Pemkot Bima masuk dalam 5 besar rata-rata se-Provinsi NTB dengan skor 82,74 persen. 

Menanggapi pencapaian tersebut, Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE yang turut hadir pada rapat evaluasi MCP secara daring pada Selasa, 19 Oktober 2021 menyampaikan harapannya dengan adanya pengawasan dan monitoring dari KPK, agar Pemkot Bima dapat melaksanakan arahan dari KPK dengan baik, sungguh-sungguh dan jujur dengan dukungan data dan Informasi yang valid. Selain itu, H. M. Lutfi juga berharap KPK dapat memberi masukan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Yang kita butuhkan langkah-langkah untuk meningkatkan PAD. PAD merupakan satu-satunya faktor sehingga Kota Bima ini semakin meningkat. Selain itu, di sektor kesehatan juga perlu kita intervensi, karena hampir seluruh masyarakat Kota Bima ini kita biayai BPJS nya, karena dengan begitu angka kemiskinan semakin menurun,” jelas Walikota Bima

H.M. Lutfi juga menjelaskan bahwa kesejahteraan tenaga kesehatan dari dana kapitasi yang diterima sebelumnya hanya sekitar Rp8 Miliar, namun setelah pemda membiayai BPJS, dana kapitasi mencapai Rp18 Miliar. 

“Artinya kita semakin mampu membayar nakes baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Selanjutnya, rumah sakit akan kita buat BLUD yang sudah saya keluarkan SK-nya dan mulai berlaku hari ini dan yang akan datang. Kami berharap dengan RS menjadi BLUD, pengelolaan keuangan semakin mandiri dan pelayanan publik semakin baik,” jelasnya. 

Sementara itu, Direktur Korsup wilayah V KPK Budi Waluya mengatakan posisi per triwulan ke-3 tahun 2021 ini, Pemkot Bima berada di peringkat teratas untuk capaian MCP rata-rata se-Provinsi NTB, dengan skor 67,63 persen. 

"KPK berharap skor MCP Pemkot Bima tahun ini dapat masuk ke 10 besar nasional agar dapat diajukan Dana Insentif Daerah (DID). DID sudah ada sejak tahun 2020. Diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan," jelasnya. 

Tentu saja hal tersebut akan akan didorong oleh KPK agar Pemkot Bima terus meningkatkan skor MCP di tahun ini. 

“Kami apresiasi capaian MCP Pemkot Bima yang terus menerus meningkat bahkan tahun 2020 Pemkot Bima masuk dalam 5 besar rata-rata se-Provinsi NTB dengan skor 82,74 persen. Jadi memang harapan kita dengan komitmen Walikota dan jajaran, semoga capaian tahun ini dapat melampaui tahun lalu,” ujarnya.

Sedangkan Perwakilan KPK untuk wilayah NTB Ardiansyah Putra mengatakan capaiannya sudah cukup tinggi yaitu 79,7 persen hanya terkendala ketersediaan fungsional PBJ. Dari kebutuhan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) 19 orang. Saat ini baru tersedia 9 orang atau 48 persen lanjutnya. Menurut Ardi, kondisi ini juga menjadi kendala yang dialami daerah lain. 

“Yang masih belum kami terima laporan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) khusus UKPBJ. Yang diharapkan adanya regulasi terkait pemberian TPP, tidak berdiri sendiri, namun melekat pada regulasi TPP pemda yang ada secara keseluruhan,” terang Ardi. 

Sedangkan untuk area manajemen aset, Ia memaparkan, skor sudah mencapai 76 persen. KPK menyoroti terkait sertifikasi aset. Menurut data yang dilaporkan Pemda, dari total aset yang dikelola Pemda sebanyak 503 bidang, baru 144 bidang yang tersertifikasi atau 28,6 persen. 

Terakhir Ardi menyampaikan, KPK berharap komitmen Wali Kota Bima untuk menambahkan anggaran dan angka target sertifikasi di tahun 2022 bekerja sama dengan ATR/BPN setempat. 

“Kami akan bantu komunikasi dan koordinasi percepatan dengan ATR/BPN setempat,” tutupnya.