Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH menghadiri rapat via zoom meeting bersama Mendagri, Ketua KPK, Kepala LKPP dan diikuti oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Seluruh Indonesia, Senin, 24 Januari 2022 di Ruang Rapat Wali Kota Bima. 

Dalam rapat kerja tersebut membahas evaluasi program strategis terkait pencegahan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan bahwa Ia sangat yakin bahwa di Indonesia banyak sekali Kepala Daerah yang memiliki prestasi yang membanggakan. Meskipun dibalik prestasi tersebut masih ada beberapa Kepala Daerah yang terlibat kasus korupsi. 

"Saya yakin semua sudah paham, bahwa tindak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin dan ini penting untuk kemajuan bangsa kita," tegasnya. 

Untuk itu, Ia menegaskan kepada seluruh Kepala Daerah untuk membuat pemerintahan yang bersih, diharapkan membuat peningkatan pemasukan atau pendapatan hasil daerah. Sehingga dapat menekan angka tindak pidana korupsi. 

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol Drs. H. Firli Bahuri, M.Si menjelaskan tujuan nasional Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. 

"Hal tersebut juga harus didukung dengan peran penting Kepala Daerah dalam mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional," jelasnya. 

Vicon ini juga diikuti oleh Ketua DPRD Kota Bima, Asisten I, II dan III serta Kepala Bagian LPBJ.