Pemerintah Kota Bima melalui Kepala Badan Kesbangpol Kota Bima Muhammad Hasyim, S.Sos, SH, M.Ec.Dev menghadiri acara Sinergi Penanganan Kamtibmas di Wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima, bertempat di Fix Laluna Pantai Lawata pada Selasa, 8 November 2022.

Rapat Koordinasi Sinergi Penanganan Kamtibmas di Wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima tersebut dihadiri oleh Forkompinda Kota dan Kabupaten Bima yang diprakarsai oleh Polres Bima Kota.

Terlihat hadir dalam rapat kordinasi tersebut Bupati dan Wakil Bupati Bima, Ketua DPRD Kota Bima, Kapolres Bima Kota, Kapolres Kabupaten Bima, Danyon Brimob Pelopor C, Kajari Negeri Raba Bima, Kepala Pengadilan Negeri Raba Bima, Kepala Kesbangpol Kota Bima dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Bima.

Kapolres Bima Kota AKBP Rohadi, S.IK yang memprakarsai rapat koordinasi dan melibatkan Forkompinda Kota dan Kabupaten Bima tersebut menyampaikan, pihaknya mengajak semua pihak, utamanya kedua forkompinda Kota dan Kabupaten Bima dalam menjaga Kamtibmas, karena ini bukan saja menjadi tugasnya di kepolisian, melainkan tugas kita bersama. Ujarnya.

Dirinya juga menambahkan, terkait penanganan relokasi masyarakat yang tinggal sepanjang bantaran sungai padolo dan melayu, agar senantiasa mengedepankan langkah persuasif, humanis, dan dapat membangun koordinasi dengan babinkamtibmas dan babinsa di tiap kelurahan, sejatinya masyarakat kita bersedia untuk pindah ke kadole dan Oi Fo'o, karena mereka telah menandatangani surat pernyataan bersedia dipindahkan ke relokasi. Katanya.

Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer, M.Pd menyampaikan, perlu pengawasan yang ketat untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Polres Bima Kota atas kejadian yang memblokir jalan sepanjang 5 Kilo beberapa hari lalu di Nanga Wera selama 7 tahun dirinya menjabat di pemerintahan, ini kali pertama dalam sejarah. Katanya.

"Ini diluar dugaan, karena sebelumnya tidak ada yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum atas komunikasi yang dirinya lakukan bersama keluarga terdakwa, kebetulan saat itu dirinya sedang melakukan kunjungan kerja dengan para camat," ujarnya.

Wabup H. Dahlan juga meminta kepada Kesbangpol agar harus memiliki insting yang kuat membangun kerjasama dan membangun koordinasi dengan polres dan petugas lainnya dilapangan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat luas, kedepan ia harapkan tidak ada lagi kejadian yang merugikan masyarakat banyak. Tutur Wabup H. Dahlan.

Dandim 1608 Bima Letkol Inf. M. Zia Ulhaq, S.Sos mengatakan, kondisi cuaca saat ini sudah masuk musim hujan, kalau di Bima dan Dompu berdasarkan data dari BMKG katanya, bima memang masih dalam level intensitas sedang, dan puncaknya nanti pada desember hingga maret 2023. Bebernya.

Letkol Inf. Zia Ulhaq juga menambahkan, pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Bima diminta agar mulai melakukan tahapan-tahapan antisipasi dalam rangka mencegah terjadinya bencana banjir, mulai dari apel kesiapsiagaan dalam rangka kesiapan menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi yang diluar pengetahuan kita sebagai manusia.

Pemda juga diminta menyiapkan anggaran tanggap darurat, sehingga jika terjadinya bencana semua pihak dapat memaksimalkan peran dan fungsinya masing-masing. Cetusnya.

Kemudian Dandim 1608 Bima melanjutkan, untuk proses kegiatan kliring relokasi bantaran sungai, pihaknya telah menerima masukan dari masyarakat terkait kondisi.

"Kami tidak bisa terlalu jauh membahas masalah fasilitas karena itu ranah pemerintah Kota Bima, tapi kami lebih membahas pada tahap teknis relokasinya," imbuhnya.

Ia juga melanjutkan, dibuat satu strategi yang matang dengan melakukan tahapan breafing atau koordinasi, para babinsa dan babinkamtibmas selalu siap bersama pemerintah. Katanya.

Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm menyampaikan, terkait dengan beberapa isu yang sudah disampaikan, antara lain isu perhelatan G20 di Bali, tentunya TNI/Polri lebih paham dengan ini, tentunya harus didukung oleh seluruh stakeholder yang ada, karena NTB ini wilayah terdekat dengan Bali.

Alfian juga menambahkan, isu yang sedang hangat di Kota Bima saat ini katanya, terkait dengan relokasi masyarakat dibantaran sungai, berbicara relokasi, ini merupakan program dari JICA dan World Bank yang telah diupayakan oleh Walikota Bima, dan ini sebenarnya sudah berlangsung selama 2 tahun yang dimulai dari tahap sosialisasi, hingga pada tahapan relokasi warga. Ujarnya.

Dalam hal ini masyarakat penerima manfaat sudah menandatangani surat pernyataan bersedia direlokasi, namun dalam rentan waktu yang panjang ini ungkapnya, karena 2 program ini katanya deadline waktu per 31 desember, sehingga langkah kongkrit harus dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pihaknya secara kelembagaan di lembaga legislatif akhir-akhir ini menerima informasi dari warga, sejatinya tidak ada masyarakat yang menolak, mereka inginkan tidak adanya sikap tebang pilih pada bangunan milik warga dan bangunan besar milik warga lainnya di dibantaran sungai padolo. Paparnya.

Kemudian ia pun melanjutkan, pihaknya memperoleh informasi bahwa pemilik toko dan ruko besar yang dikomplain oleh masyarakat, dalam hal ini Walikota Bima akan menindaklanjutinya dengan membangun koordinasi dan berbicara dengan pemilik toko dan bangunan besar tersebut.

"Insya Allah, Pak Wali sepulangnya dari tugas luar daerah akan memanggil warga pemilik bangunan dan toko yang ada sepanjang bantaran sungai padolo untuk sama-sama mencari solusi terbaik," ungkapnya.

Dalam Rapat Koordinasi yang melibatkan Forkompinda Kota dan Kabupaten Bima tersebut dilanjutkan dengan diskusi saling menyampaikan saran, masukan, usulan, dan pendapat membahas sejumlah isu di Kota dan Kabupaten Bima antara lain, Kamtibmas, penanganan perhelatan G20 di Bali, kelangkaan pupuk, antisipasi penanganan banjir, relokasi warga bantaran sungai Padolo dan sungai Melayu, pemulihan ekonomi nasional, Inflasi Daerah, penanganan Narkoba, penanganan kebakaran, hingga penanganan kasus asusila yang terjadi di wilayah hukum Kota dan Kabupaten Bima.

Posted Tim Peliputan Midun, S.Sos