Pemerintah Kota Bima Gelar Rapat Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2022 di Aula Pemerintah Kota Bima. Selasa, 22 Novermber 2022

Kegiatan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Bima yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Bima serta turut dihadiri oleh kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Kota Bima.

MCP merupakan monitoring capaian kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi 8 (delapan) area intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional.

Delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan.

Rakor tersebut bertujuan untuk meningkatkan capaian MCP Pemerintah Kota Bima yang kini berada diangka 68% yang merupakan nilai tertinggi di Prov NTB.

Dalam rakor tersebut Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE meminta penjelasan progres masing-masing indikator dari Perangkat Daerah terkait dan selanjutnya dilakukan evaluasi baik terhadap permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah maupun peluang penyelesaian yang dapat ditempuh untuk mempercepat capaian aksi dan target MCP KPK Tahun 2022 ini.

"Saya harap kepada seluruh OPD terkait di 8 (Delapan) area intervensi segera cepat lengkapi data dukungnya dan segera sampaikan ke inspektorat, sehingga target  MCP kita pada tahun ini tercapai dan meningkat," ungkapnya.