Permasalahan Banjir di Kota Bima menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bima, untuk penanganan banjir, Kota Bima memperoleh dukungan anggaran dari Nufrep Bank Dunia sebesar Rp. 400 Milyar yang akan dikucurkan secara bertahap selama 5 tahun kedepan.

Dukungan dari Nufrep Bank Dunia tersebut untuk penanganan drainase perkotaan, pembuatan cekdam, kolam retensi/resapan, termasuk normalisasi sungai, selain dari program JICA Jepang.

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE melalui Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima H. Fakhrunrazi menyampaikan, penanganan banjir Kota Bima didukung oleh berbagai pihak, selain anggaran JICA Jepang sebesar Rp 230 miliar, juga ada dukungan Nufrep Bank Dunia sebesar Rp. 400 Milyar, dan dukungan program dari Yayasan Islam Relief.

"Tahun 2023 mendatang, Pemerintah Kota Bima didukung anggaran dari Nufrep Bank Dunia senilai Rp 400 miliar, yang secara bertahap dikucurkan selama 5 tahun,” ujar H. Fakhrunrazi.

Kepala Bappeda membeberkan, anggaran dari Nufrep Bank Dunia diprioritaskan untuk 5 program, salah satunya penanganan drainase perkotaan. Walaupun sudah ada penataan drainase di Kota Bima, tinggal dilakukan pendalaman dan perluasan yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Katanya.

Tahap pertama, akan digarap drainase mulai Taman Ria Kota Bima sampai ke barat, kemudian dari Kelurahan Santi sampai ke wilayah barat.

H. Fakhrunrazi menambahkan, selama 5 tahun kedepan, Nufrep Bank Dunia tidak saja menangani drainase perkotaan yang menjadi simpul persoalan drainase di Kota Bima, tetapi juga akan melanjutkan normalisasi sungai dan penguatan tebing di Jatiwangi dan Jatibaru yang tidak ditangani oleh JICA Jepang.

"Selain drainase perkotaan, juga akan dilakukan pembuatan cekdam, kolam resapan/retensi, termasuk saluran drainase disekitar kuburan Cina di Kelurahan Dara, semua itu ditangani oleh Nufrep Bank Dunia," ungkapnya.

Ia melanjutkan, selain memperoleh dukungan dari Nufrep Bank Dunia dan JICA Jepang, juga dalam rangka penanggulangan bencana banjir di sisi hulu Kota Bima, akan dikembangkan Pertanian Terintegrasi, yang sekarang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sebagai program Up Land.

Program Up Land tersebut memadukan 3 aktivitas yaitu tanaman hultikultura untuk jangka pendek, penggemukan ternak untuk jangka menengah, dan penanaman pohon untuk jangka panjang, termasuk didalamnya penanaman pohon untuk pakan ternak, sehingga space itu dibagi menjadi 3. Bebernya.

"1 kelompok terdiri dari 10 orang, masing-masing mengelola 1 hektar lahan, sehingga jumlahnya 10 hektar untuk 1 kelompok, kemudian peruntukkan lahannya dibagi menjadi 3, sepertiga untuk jagung, sepertiga untuk kandang kolektif, dan sepertiga untuk tanaman tahunan," ungkap H. Fakhrunrazi.

Selain itu juga, akan dilakukan oleh Yayasan Islam Relief, pada bulan lalu telah menandatangani kerjasama dengan Pemerintah Kota Bima, Islam Relief akan membuat 1 kelompok pilot project di Kota Bima yang saat ini tengah dilakukan penjajakan. Tutupnya.