Pemerintah Kota Bima menggelar Vicon (Video Conference) Rapat Koordinasi yang bertujuan untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi pada tahun 2024.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tersebut turut diikuti oleh Penjabat Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT langsung dari Kantor Gubernur NTB. Sedangkan di Kota Bima sendiri dihadiri Asisten III Setda Kota Bima, Drs. Muhammad Saleh, di Ruang Rapat Wali Kota Bima bersama stakeholder lainnya, Senin 29 Januari 2024.

Dalam kesempatan tersebut, M. Saleh menegaskan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak terkait untuk menghadapi tantangan pengendalian inflasi. Dia menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor dan pemahaman mendalam terhadap dinamika ekonomi lokal akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan inflasi.

Vicon yang berlangsung bersama Kemendagri RI tersebut, merupakan diskusi yang mencakup berbagai aspek terkait inflasi, termasuk harga-harga komoditas pokok, ketersediaan pasokan, serta kebijakan harga dari pemerintah, antara lain dipaparkan bahwa untuk minggu ke-4 di bulan Januari 2024 terdapat 80 Kota yang mengalami inflasi, dan di ketahui minyak goreng mengalami inflasi pada tiap tahunnya di bulan Januari.

Serta terdapat beberapa wilayah yang mengalami kenaikan dan penurunan IPH, yaitu 10 Kabupaten/Kota yg mengalami penurunan IPH tertinggi, dan 10 Kabupaten/Kota dengan kenaikan IPH tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera

Dalam vicon Rapat Koordinasi tersebut, dipaparkan juga bahwa bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup tajam di setiap daerah di wilayah Kota maupun Kabupaten, harga meningkat signifikan dan jauh di atas median tahun 2023, dan ini yang perlu di cari sebab dan solusinya.

Tak hanya itu, kenaikan bawang putih sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan untuk bawang merah jika di pantau berdasarkan kenaikan harga di bulan Januari , terlihat kenaikan harga bawang merah 14,7 % di bandingan dengan Desember 2023, sementara di minggu ke-4 Januari ini mencapai 37.000. Kemudian Kenaikan harga daging ayam ras yg tertinggi, sebagian besar terjadi di pulau Sumatera dan Kalimantan.

Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya kebijakan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pelaku usaha untuk mengontrol harga dan mencegah adanya praktik penimbunan barang yang dapat menyebabkan lonjakan harga secara tiba-tiba.

Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan dalam negeri, rapat koordinasi seperti ini menjadi wadah yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi yang tepat guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk melanjutkan langkah-langkah konkret dalam mengendalikan inflasi, serta untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.