Senin, 29 April 2024, Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum didampingi Ketua DPRD Kota Bima bersama dengan tim Penyusun Raperda RTRW Kota Bima 2024-2044 yang terdiri dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima dan Kabag Hukum Setda Kota Bima menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta.

Rapat ini bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang akan diterapkan di Kota Bima.

Dalam rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Plt. Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc dan perwakilan ahli tata ruang Kementerian PUPR RI, Pj. Wali Kota Bima menyampaikan komitmen kuat untuk memastikan bahwa RTRW yang disusun akan mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Bima, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Diskusi yang berlangsung intensif selama beberapa jam tersebut membahas berbagai aspek, mulai dari pemetaan wilayah hingga strategi pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Pj. Wali Kota Bima menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kota Bima ke depan.

Diharapkan, hasil dari rapat koordinasi ini akan menjadi landasan yang kokoh bagi penyusunan Raperda RTRW Kota Bima, yang nantinya akan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembahasannya.

Sementara itu, Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc, Plt. Dirjen Tata Ruang kementerian ATR/BPN RI menyampaikan apresiasi atas   penyusunan dokumen Raperda RTRW Kota Bima 2024-2024 yang merupakan revisi atas Perda RTRW periode sebelumnya.

Beliau menyampaikan bahwa kebutuhan revisi RTRW bagi Pemerintah Daerah merupakan suatu hal yang wajar mengikuti arus perkembangan jaman dan kebutuhan daerah. Akan tetapi tentunya agenda tersebut harus mempertimbangkan aspek pembangunan yang berkelanjutan dan tidak merugikan kepentingan jangka panjang bagi daerah yang bersangkutan.

Sementara dalam sesi diskusi teknis lintas sektoral, Direktur Penertiban Pemanfaatan ruang, Firjen pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa dalam rancangan Perda RTRW 2024-2044 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bima terdapat beberapa perubahan atau alih fungsi lahan yang perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan lokal pengembangan Kota Bima serta kondisi eksisting Kota Bima saat ini, seperti misalnya terdapat alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan yang telah memiliki daerah irigasi menjadi area pemukiman warga. Hal ini tentunya akan dikaji dan disepakati solusi terbaik guna menjaga keseimbangan sektor pembangunan di Kota Bima.

Oleh karena itu, perubahan RTRW dari lahan pertanian menjadi pemukiman memerlukan analisis yang cermat dan kajian yang mendalam terhadap dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan secara keseluruhan. Selain itu, partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, sangat penting dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan ini. 

Rapat ini juga dilaksanakan secara daring melalui vicon dengan Sekda Kota Bima, Kepala Bappeda Kota Bima beserta jajaran serta Kepala OPD terkait di ruang rapat Wali Kota Bima