Pj Wali Kota Bima, ikuti Rakor Vicon Pencegahan Korupsi pada Wilayah V tahun 2024
Pj. Wali Kota Bima hadiri Rakorda Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah Wilayah V tahun 2024 melalui Zoom Meeting. Kamis, 02 Mei 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang rapat Wali Kota Bima tersebut Pj. Wali Kota Bima turut di dampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Kepala Bapedda Kota Bima, Kepala BKPSDM, Kabag LPBJ, dan Kabag APP.
Rakor yang diselenggarakan oleh Komite Pemberantasan Korupsi tersebut bertujuan untuk penajaman tata kelola Pemerintahan melalui Monitoring Center Preventation (MCP) yang selaras dengan peningkatan integritas pemerintah daerah serta pencegahan atas tindakan korupsi di Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko menyampaikan bahwa kegiatan Rakorda pencegahan Korupsi Wilayah V tersebut terdiri dari Provinsi Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kali ini pusat kegiatan dilaksanakan di Wilayah Bali.
“Kami haturkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak khususnya Pemerintah Provinsi Bali yang kali ini menjadi tuan rumah dalam Kegiatan rakor pencegahan Tindakan Korupsi ini”. Ujarnya
Didik Agung Widjanarko mengungkapkan beberapa strategi pencegahan tindakan Korupsi yaitu mencakup penajaman indikator dan sub indikator monitoring center for prevention (MCP) KPK, pendalaman area prioritas terutama pengadaan barang dan jasa serta perizinan, penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), optimalisasi sinergi APIP-aparat penegak hukum (APH), dan pemantauan lapangan.
“Mari kita rapatkan barisan untuk mencegah korupsi di bumi Indonesia, semoga kegiatan kita berjalan lancar dan sesuai dengan yang di harapkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mari berantas korupsi sampai ke ujung dunia”. Tutupnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Bali menyatakan bangga wilayah Bali dijadikan tuan rumah dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi oleh KPK dan tentu ini menjadi pembelajaran bersama dalam upaya menegakkan anti korupsi di Indonesia.