Pj Wali Kota Bima, Drs. H. Mukhtar MH, memimpin rapat koordinasi Pemerintah Kota Bima di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda krusial, terutama terkait dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada. Senin, 23 September 2024.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Bima menegaskan bahwa target capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun ini ditetapkan sebesar 95%, dan untuk mencapainya, seluruh OPD yang terkait dengan MCP diharapkan dapat bekerja sama dengan baik.

Selain itu, Beliau juga memberikan perhatian khusus terhadap netralitas ASN di tengah situasi politik yang semakin memanas menjelang Pilkada. "Kota Bima menjadi salah satu kota yang rawan Pilkada. Berhubung hari ini merupakan hari pengundian nomor urut calon, saya meminta kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas dan menghindari keterlibatan dalam politik praktis," ujarnya.

Pj Wali Kota Bima mengungkapkan bahwa Bawaslu telah mencatat banyak laporan terkait keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis. "Saya tegaskan kepada seluruh kepala OPD untuk menindaklanjuti anak buahnya yang terlibat politik praktis. Ini tidak boleh dibiarkan dan harus segera ditindak," tambahnya.

Di sisi lain, Pj Wali Kota juga menghimbau OPD terkait untuk menjaga kebersihan taman-taman kota, terutama taman yang mulai kering akibat cuaca panas. "Taman-taman yang mulai kering harus tetap diperhatikan kebersihannya, jangan sampai dibiarkan," ungkapnya.

Menutup arahannya, H. Mukhtar mengingatkan kepada para ibu-ibu di lingkup Pemerintah Kota Bima yang memiliki kegiatan terkait dengan masyarakat agar berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan sebelum turun ke lapangan. "Saya berharap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat dikonsultasikan terlebih dahulu, bila perlu dilaksanakan pada saat pilkada selesai sehingga tidak ada gejolak atau isu yang tidak di inginkan," harapnya.

Sebagai penutup, Pj Wali Kota Bima juga meminta agar tidak ada acara selain kegiatan pemerintahan pada hari Sabtu dan Minggu. "Jangan buat acara di hari Sabtu dan Minggu. Saya minta kepada Kabag Protokol untuk mengatur semua kegiatan ini," tegasnya.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh kepala OPD, camat, dan lurah se-Kota Bima, serta menjadi momen penting dalam menjaga stabilitas dan netralitas ASN di tengah momentum politik Pilkada yang semakin dekat.