Kota Bima, 23 September 2024,  Pemerintah Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024, yang berlangsung di Gedung Kementerian Dalam Negeri, (Kemendagri). Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri, serta lembaga terkait, dan diikuti secara zoom meeting oleh Kepala Daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Asisten II, mewakili PJ Walikota Bima mengikuti rakor pengendalian inflasi ini,  yang berlangsung di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima, rakor dihadiri juga oleh perwakilan OPD dan Kabag Ekonomi.

Rapat ini di pimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ir. Restu Adi Daud, M. SC, dalam sambutannya disampaikan bahwa keadaan inflasi pada Minggu ke 3 dalam bulan September ini mengalami fluktuasi, (perubahan harga), untuk itu diharapkan adanya atensi khusus dari Kepala-Kepala Daerah, terutama Daerah-daerah yang mengalami IPH-nya (Indeks Perkembangan Harga) meningkat cukup tinggi, juga terhadap Daerah yang mengalami penurunan harga secara drastis, yang turun jauh dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan perlu kami ingatkan bahwa rapat pengendalian inflasi ini, selain mengendalikan harga komoditi, juga harus mencermati perkembangan harga yang mengalami penurunan, untuk itulah pengendalian inflasi ini, menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas harga komoditi secara nasional. 

"Kita harus bekerja sama secara sinergis antara Pemda, dan Pemerintah Pusat, untuk menekan laju inflasi, dan untuk menjaga kestabilan harga, yang diperkirakan akan mengalami kenaikan, akibat fluktuasi harga komoditas global," ujarnya.

Dirjen Kemendagri dalam kesempatan ini, menerima laporan-laporan dari Kepala-kepala Daerah, dan lembaga terkait, tentang perkembangan inflasi diberbagai daerah, antara lain laporan dari Badan Pangan Nasional (BPN), yang menyampaikan bahwa sejumlah komoditi mengalami kenaikan produksi, terutama beras yang keberadaannya relatif aman, dengan cadangan yang tersimpan sebanyak 1.5 juta Ton. Beras juga merupakan salah satu komoditi yang memberikan kontribusi inflasi yang cukup besar  yakni di angka 0,45%. 

Ia juga menambahkan bahwa posisi Indonesia berada pada urutan ke 8, dan untuk inflasi global 2,12%, angka ini masih relatif baik, di banding dengan negara-negara lain di dunia.

Badan Pangan Nasional juga telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga inflasi pengendalian kemiskinan ekstrem dan pengentasan stunting, antara lain ; penyaluran beras sebanyak 1.2 JT. Ton, atau 92,39% dari target yang ingin disalurkan. Kedua, gerakan pasar murah, di tiap-tiap Propinsi, Kabupaten/Kota. Ketiga, verifikasi distribusi pangan, dari daerah surplus pangan ke daerah minim pangan, dan yang terakhir, membuka kios pangan, untuk mengimbangi gejolak harga, dan diharapkan agar di tiap-tiap daerah menyediakan kios pangan ini, untuk membantu perbaikan inflasi daerah maupun nasional.

Hasil dari rapat ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi kebijakan ekonomi ke depan serta menjaga daya beli masyarakat. Rapat diakhiri dengan penegasan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga stabilitas inflasi demi kesejahteraan rakyat.