Pj. Sekda Kota Bima didampingi oleh Asisten III Setda Kota Bima, Kepala BPKAD dan Kabid Aset BPKAD menghadiri rapat koordinasi bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna membahas kelengkapan administrasi dan pengajuan surat terkait aset pembangunan rumah sakit di lokasi yang telah ditetapkan pada Kantor Dinas Dukcapil Kota Bima. Kamis, 16 Januari 2025.

Rapat yang berlangsung di Kantor KPKNL ini bertujuan untuk memastikan legalitas dan tertib administrasi aset yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas kesehatan tersebut. 

Pembangunan rumah sakit baru tersebut didasari oleh program prioritas Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan rumah sakit di daerah terpencil dimulai dari Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Kota Bima menekankan pentingnya pengelolaan aset yang sesuai aturan, terutama terkait dokumen kepemilikan dan kelengkapan administratif lainnya.

"Pembangunan rumah sakit ini merupakan salah satu program prioritas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan kelengkapan alat kesehatan yang lengkap, oleh karena itu, segala urusan administrasi terkait aset harus diselesaikan dengan cermat agar tidak menjadi kendala di kemudian hari," ujarnya.

Disamping itu, Kepala KPKNL memberikan pemaparan teknis mengenai mekanisme pengajuan dan pengelolaan aset, termasuk penilaian, validasi dokumen kepemilikan dan pelelangan.

Diskusi juga membahas langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan potensi kendala administrasi yang dapat menghambat proses pembangunan.

Di akhir sambutannya, Pj. Sekda berharap agar seluruh pihak terkait dapat bekerja sama dengan baik untuk mempersiapkan penyelesaian administrasi aset. 

"Semoga hasil dari rapat ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga pembangunan rumah sakit di lokasi yang telah ditetapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kota Bima," tutupnya.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memastikan kelengkapan dokumen dan legalitas aset sebagai langkah awal dalam mendukung realisasi pembangunan rumah sakit tersebut.