Pemerintah Kota Bima menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025 pada Jumat, 21 November 2025. 

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kota Bima tersebut dipimpin langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj. Mariamah, S.H., dan dihadiri oleh seluruh Asisten, para Kepala OPD, seluruh Kabag, serta Direktur RSUD Bima.

Dalam arahannya, Pj Sekda menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa pimpinan daerah membutuhkan data riil terkait realisasi belanja modal setiap OPD sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat.

“Evaluasi ini perlu kita lakukan karena sampai hari ini pimpinan daerah menginginkan adanya data real terkait realisasi belanja modal masing-masing OPD,” tegas Pj Sekda.

Beliau juga menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2025–2026 memiliki tantangan yang lebih berat dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga mencapai Rp169 miliar.

“Penyerapan anggaran dan anggaran operasional kita tahun ini sangat terbatas. Karena itu, saya minta kepada BPKAD untuk kembali melihat dan menelaah pagu yang telah diberikan kepada FKPD,” ujarnya.

Pj Sekda menambahkan bahwa kondisi efisiensi anggaran saat ini sangat berdampak pada operasional perangkat daerah, sehingga dibutuhkan strategi dan penyesuaian yang lebih matang dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Sementara itu, Kabag LPBJ, H. Irwansyah, S.Pt., M.AP., dalam laporannya menyampaikan bahwa menjelang akhir tahun anggaran 2025 terdapat total 303 paket pengadaan yang menjadi fokus evaluasi. Paket-paket tersebut menjadi perhatian utama untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan serta tepat waktu.

Rapat evaluasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas terkait progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sekaligus menjadi dasar perbaikan dalam menghadapi tantangan anggaran pada tahun berikutnya.