Pemerintah Kota Bima mengikuti Video Conference (Vicon) Kunjungan Lapangan dan Diskusi Menata Postur Ideal ASN Daerah dengan tema “Pengelolaan dan Penataan ASN di Provinsi NTB dan Kota Bima dalam Menjawab Kebutuhan Layanan, Kapasitas Fiskal, dan Kinerja”, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting tersebut dilaksanakan dari Aula Parenta (Ruang Rapat Wali Kota) Kota Bima, mulai pukul 09.00 WITA.

Sesuai agenda, kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pejabat terkait Pemerintah Kota Bima, yakni Kepala BKPSDM, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Pemerintahan, dan Kepala Bagian Kesra.

Vicon tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Bima untuk membahas dan melihat kembali kondisi serta kebutuhan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam kaitannya dengan kebutuhan pelayanan pemerintahan dan masyarakat.

Penataan postur ASN menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketersediaan ASN perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, beban kerja, jenis pelayanan, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Di sisi lain, penataan tersebut juga perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah sehingga pengelolaan sumber daya aparatur dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam diskusi tersebut, aspek kebutuhan layanan, kapasitas fiskal, dan kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan postur ASN yang ideal. Pemerintah daerah dituntut mampu memastikan keberadaan aparatur benar-benar mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan publik yang optimal.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Bima juga dapat menyampaikan maupun memperoleh berbagai informasi terkait kondisi dan kebutuhan ASN di daerah. Koordinasi antarpihak menjadi penting agar kebijakan penataan ASN dapat dilakukan secara terukur, dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

Penataan ASN tidak hanya berkaitan dengan jumlah pegawai, tetapi juga menyangkut kesesuaian kompetensi, distribusi aparatur, kebutuhan organisasi, serta peningkatan kinerja. Dengan penataan yang tepat, diharapkan setiap perangkat daerah memiliki dukungan sumber daya aparatur yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Keterlibatan Pemerintah Kota Bima dalam kegiatan tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan terkait manajemen ASN serta melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Diskusi secara virtual melalui Zoom Meeting berlangsung sebagai bagian dari rangkaian kunjungan lapangan dan pembahasan penataan postur ideal ASN daerah, dengan melibatkan unsur pemerintah terkait untuk melihat berbagai tantangan dan kebutuhan dalam pengelolaan aparatur.

Pemerintah Kota Bima berharap pembahasan yang dilakukan dapat memberikan masukan dalam menyusun langkah penataan ASN ke depan, sehingga keberadaan aparatur dapat semakin mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas organisasi, serta pencapaian target pembangunan daerah