Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Bima yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima. Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, seluruh Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian, Camat, dan Lurah se-Kota Bima. Senin, 19 Oktober 2026.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan tiga hal penting yang membutuhkan perhatian serius seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima, yakni persiapan menghadapi penilaian Adipura, penanganan kekeringan dan pemenuhan kebutuhan air bersih, serta percepatan respons terhadap keluhan masyarakat.

Terkait persiapan Adipura, Wali Kota menekankan bahwa upaya menjaga kebersihan dan penataan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melainkan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.

Ia meminta para Camat dan Lurah sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah agar bergerak cepat, mengambil tanggung jawab, serta memastikan kebersihan dan kerapian lingkungan masing-masing. Perhatian khusus diberikan pada pasar, taman, perkantoran, pertokoan, serta kawasan jalan protokol.

"Persoalan Adipura adalah tanggung jawab kita semua. Saya minta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius. Camat dan Lurah harus bergerak cepat sesuai wilayah masing-masing dan memastikan kebersihan lingkungannya," tegas Wali Kota.

Dengan waktu persiapan yang semakin terbatas, yakni sekitar 10 hari menjelang penilaian, setiap OPD diminta bertanggung jawab terhadap lokasi yang menjadi kewenangannya serta menyampaikan progres tindak lanjut atas pembenahan yang telah dilakukan. DLH juga diminta mengintensifkan identifikasi titik-titik yang masih bermasalah agar dapat segera ditangani.

Pada agenda berikutnya, Wali Kota menyoroti persoalan kekeringan dan kebutuhan air bersih yang harus ditangani secara cepat dan tepat. Ia meminta agar distribusi air bersih melalui mobil tangki dilaksanakan dua kali sehari untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air.

Camat dan Lurah diminta aktif mengidentifikasi wilayah yang mengalami kekurangan air, kemudian melaporkannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk ditindaklanjuti. Lurah juga harus terus berkoordinasi dengan Camat dan OPD terkait agar kebutuhan masyarakat dapat terdata dengan baik dan penanganan tidak terlambat.

BPBD secara khusus diminta memastikan pemetaan wilayah terdampak serta kelancaran distribusi air bersih sehingga bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain kedua persoalan tersebut, Wali Kota menegaskan pentingnya respons cepat terhadap setiap keluhan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa Camat dan Lurah harus hadir langsung di tengah masyarakat, melihat kondisi di lapangan, serta mengambil langkah penyelesaian sebelum persoalan berkembang menjadi lebih besar.

Menurutnya, kehadiran aparatur pemerintah di tengah masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah dan kepekaan terhadap persoalan warga harus terus diperkuat.

"Lurah dan Camat harus hadir di tengah masyarakat. Kalian adalah ujung tombak pemerintahan. Turun langsung, lihat permasalahannya, dan segera atasi. Jangan sampai persoalan membesar baru ditangani. Saya minta bantuan dan kerja sama Bapak dan Ibu semua," pesannya.

Melalui rapat koordinasi ini, Wali Kota Bima berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat sinergi, meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tanggung jawab, serta memastikan setiap arahan ditindaklanjuti secara konkret. Dengan kerja bersama dan respons yang cepat, Pemerintah Kota Bima diharapkan mampu menjaga kualitas lingkungan, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.