Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik Drs. H. Mukhtar, M.H mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual melalui video conference (vicon), bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Bima (Aula Parenta), Senin (3/11/2026).

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh pemerintah daerah se-Indonesia dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menyampaikan bahwa rapat koordinasi pengendalian inflasi tersebut telah memasuki pertemuan ke-1.900. Pertemuan rutin ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memantau perkembangan harga kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas inflasi di daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan oleh Dr. Ateng Hartono, S.E., M.Si selaku Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, inflasi nasional pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,22 persen secara bulanan (month-to-month/m-to-m), 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y), dan 2,40 persen secara tahun kalender (year-to-date/y-to-d).

Secara bulanan, inflasi Oktober 2026 lebih rendah dibandingkan September 2026 yang beradadi angka 0,30 persen. Adapun kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,51 persen dan andil sebesar 0,15 persen.

Sejumlah komoditas yang mendorong inflasi bulanan antara lain cabai rawit, tomat, cabai merah, sawi hijau, serta tarif angkutan udara. Sementara itu, komoditas yang turut meredam inflasi di antaranya daging ayam ras, ikan segar, telur ayam ras, semangka, bawang putih, dan bawang merah.

Sementara itu, secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih memberikan andil terbesar terhadap inflasi dengan inflasi sebesar 4,82 persen dan andil 1,40 persen. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tahunan antara lain cabai rawit, emas perhiasan, ikan segar, beras, minyak goreng, serta daging ayam ras.

Dalam pemaparan tersebut juga disampaikan perkembangan inflasi di sejumlah provinsi. Papua Selatan tercatat mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,12 persen, disusul Papua Tengah sebesar 0,98 persen dan Papua Barat sebesar 0,93 persen.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi pembahasan melalui Zoom Meeting bersama sejumlah pemerintah daerah yang mengalami inflasi tertinggi. Sesi ini menjadi ruang koordinasi dan evaluasi untuk membahas perkembangan harga serta langkah-langkah pengendalian inflasi di masing-masing daerah.

Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Bima terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah dalam memantau perkembangan harga kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga di masyarakat.