Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE., membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pendampingan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Lingkup Pemerintah Kota Bima yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Tim Pendamping dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI sebagai upaya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong roda pembangunan daerah. Karena itu, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, konsolidasi pengadaan barang/jasa menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui penggabungan beberapa paket pengadaan.

Namun demikian, Wali Kota mengingatkan masih adanya persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama. Merujuk hasil Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Koordinator Supervisi Wilayah V KPK RI pada 1 September 2026, ditemukan indikasi pemecahan paket pengadaan di beberapa OPD dengan tujuan menghindari proses tender.

"Saya tegaskan di forum ini, praktik-praktik seperti ini tidak boleh terjadi lagi di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Seluruh jajaran harus memahami dan melaksanakan ketentuan pengadaan barang dan jasa secara benar serta bertanggung jawab," tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen perbaikan tata kelola, Pemerintah Kota Bima telah mengambil sejumlah langkah strategis, di antaranya menerbitkan Surat Edaran Wali Kota terkait penguatan reviu perencanaan pengadaan di OPD melalui Bagian LPBJ Setda Kota Bima, mengajukan permohonan pendampingan konsolidasi paket pengadaan kepada LKPP RI, serta melakukan koordinasi hingga terlaksananya pendampingan secara langsung oleh tim LKPP RI.

Wali Kota juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta jajaran LPBJ agar memanfaatkan pendampingan tersebut untuk memahami dan melaksanakan konsolidasi paket pengadaan secara tepat.

Ia menekankan pentingnya menghindari pelanggaran ketentuan pemaketan, termasuk tidak memecah paket pengadaan untuk menghindari tender atau seleksi, serta memastikan penggabungan paket dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran, yakni melaksanakan pengadaan secara transparan, terbuka, dan kompetitif; menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta patuh terhadap aturan; dan menghindari setiap potensi penyalahgunaan wewenang, pemborosan, maupun kebocoran keuangan negara.

Atas kehadiran dan pendampingan Tim Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Menurutnya, asistensi tersebut merupakan langkah konkret dalam memperkuat komitmen Pemerintah Kota Bima untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Ia pun meminta seluruh peserta agar memanfaatkan momentum pendampingan tersebut untuk berdiskusi, berkonsultasi, serta melakukan pembenahan tata kelola pengadaan di masing-masing perangkat daerah.

"Melalui pendampingan ini, mari kita buktikan bahwa Pemerintah Kota Bima siap menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas," ajaknya.

Kegiatan kemudian secara resmi dibuka oleh Wali Kota Bima dengan harapan pendampingan konsolidasi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kota Bima.