Kota Bima – Staf Ahli Wali Kota Bima Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Hj. Suharni, SE menghadiri Rapat Koordinasi Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tahun 2026 dengan tema “Bersama Wujudkan Kesehatan Jiwa Masyarakat yang Kuat dan Berdaya”. Kegiatan tersebut menjadi wadah koordinasi dan penguatan sinergi lintas sektor dalam meningkatkan upaya penanganan permasalahan kesehatan jiwa di Kota Bima. Rabu, 11 November 2026.

Dalam sambutannya, Hj. Suharni, SE menyampaikan apresiasi Pemerintah Kota Bima kepada Dinas Kesehatan bersama Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat, Dinas Sosial, serta seluruh pihak terkait atas kepedulian dan komitmen dalam menangani persoalan kesehatan jiwa di tengah masyarakat.

Menurutnya, kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga mencakup kesehatan jiwa yang merupakan fondasi penting bagi ketahanan keluarga dan masyarakat. Penanganan kesehatan jiwa bukan semata-mata menjadi urusan medis, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh unsur dan lintas sektor.

Ia mengungkapkan, hingga awal tahun 2026, jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Bima tercatat lebih dari 1.000 orang. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena di balik data tersebut terdapat keluarga dan masyarakat yang membutuhkan perhatian, pendampingan, serta kehadiran pemerintah.

“Melalui TPKJM ini, kita menegaskan bahwa persoalan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Dinas Kesehatan, tetapi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kondisi yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kota Bima berkomitmen mendorong kebijakan penanganan kesehatan jiwa yang lebih terstruktur dan berkesinambungan. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap ODGJ yang selama ini masih kerap mengalami stigma dan pengucilan sosial.

Gangguan jiwa, tegasnya, merupakan kondisi kesehatan yang dapat ditangani dan bukan aib yang harus disembunyikan. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar keluarga tidak ragu mencari bantuan dan memberikan pendampingan kepada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa.

Ia juga menekankan pentingnya keterhubungan antara Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, unsur sosial, camat, lurah, puskesmas, dan posyandu. Melalui koordinasi tersebut, masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan jiwa dapat lebih cepat diidentifikasi, mendapatkan pelayanan, serta memperoleh hak dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku.

“Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap forum ini tidak hanya menjadi agenda administratif belaka, tetapi harus melahirkan langkah-langkah konkret. Perkuat jejaring, optimalkan peran pendamping, dan jangan sampai ada lagi masyarakat yang terisolasi bahkan dipasung hanya karena persoalan kesehatan jiwa,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima Ahmad, S.Sos., M.Kes dalam laporannya menyampaikan bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh. Penanganannya membutuhkan keterlibatan perangkat daerah, keluarga, serta masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa persoalan ODGJ dari waktu ke waktu membutuhkan perhatian serius, termasuk dalam hal penanganan dan rujukan ke rumah sakit jiwa. Karena itu, diperlukan dukungan dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu dan mengedepankan pendekatan kekeluargaan.

Menurutnya, dengan terbentuknya Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat, diharapkan setiap perangkat daerah dapat mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sehingga berbagai persoalan kesehatan jiwa dapat ditangani secara lebih optimal dan angka permasalahan dapat ditekan.

Kepala Dinas Kesehatan juga menyampaikan rencana persiapan fasilitas penanganan ODGJ dan ketergantungan obat di eks RSUD Kota Bima sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelayanan dan penanganan yang lebih baik.

Ia berharap melalui koordinasi dan kerja sama seluruh pihak, akan ditemukan solusi terbaik dalam penanganan ODGJ di Kota Bima, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi masyarakat dan keluarga yang membutuhkan perhatian serta pendampingan.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama, membangun jejaring lintas sektor, serta memastikan masyarakat dengan permasalahan kesehatan jiwa mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan pendampingan secara layak dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh dokter spesialis kesehatan jiwa, seluruh kepala OPD terkait, para kepala puskesmas beserta jajaran, petugas kesehatan jiwa, serta unsur terkait lainnya yang memiliki peran dalam mendukung upaya penanganan dan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat di Kota Bima