Wawancara Walikota Bima Bersama INews TV terkait pelaksanaan mitigasi bencana dan kesuksesan Pemerintah Kota Bima dalam merelokasi penduduk bantaran sungai tanpa kekerasan berlangsung di ruang redaksi siaran Inews TV dalam program INews Room pada pukul 7 malam, jum'at 10 Desember 2021.

Walikota Bima H. Muhammad LUtfi, SE menjelaskan dalam mengatasi banjir pemerintah Kota Bima menerapkan one system one integrated. Sejak mulai menjabat pada tahun 2018 telah dibuatkan menajemen penanganan dengan skala jangka pendek, menengah dan panjang. Dimana pada tingkat hulu telah disiapkan dan dilaksanakan bronjonisasi, check DAM, embung, juga ditingkat hilir diadakan sudetan, sehingga air mengalir langsung tidak terhambat. Dimana selama ini air langsung mengalir juga ke Pelabuhan Bima, kini telah pecah dan diarahkan langsung ke laut, sehingga tidak menimbulkan potensi pendangkalan dan teratasinya sekaligus sedimentasi Pelabuhan Bima. 

Banjir yang melanda terkini akibat adanya kondisi kegundulan hutan oleh adanya kebiasaan masyarakat bertani jagung dengan memanfaatkan hutan pegununungan dan tegalan, tentu langkah prevenif sudah diambil salah satunya ditahun ini dimulai penanaman kembali dengan tanaman keras terutama pada bidang sempadan sungai sehingga potensi tergerusnya tanah gunung kebawah yang mengakibatkan sedimentasi sungai dapat diminimalisir. 

Belajar dari pengalaman banjir pada tahun 2016 yang cukup parah dengan ketinggian tertinggi mencapai 3 meter, dengan total kerugian sampai mencapai 2 milyar, oleh karenanya Pemerintah Kota Bima sedang melaksanakan normalisasi sungai, serta dengan program yang dibuat oleh BNPB Pemkot Bima telah mampu merelokasi rumah penduduk sebanyak 1.025 rumah dengan total anggaran 169 miliyar, dengan tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemudahan akses dalam rutinitas kegiatan perekonomian masyarakat. Demikian juga dengan rumah yang rusak akibat banjir pada tahun 2016 telah diperbaiki seluruhnya pada tahun 2019. 

Pendekatan yang dilakukan oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi dalam suksesnya merelokasi penduduk ketempat hunian yang baru adalah salah satunya dengan pendekatakan persuasif, disiapkan sarana prasarana yang menunjang sesuai kebutuhan warga dan tidak jauh dari sumber mata pencaharian. 

"Kita lakukan pendekatan persuasif, komunikasi intens dan memberi penjelasan serta dipenuhi kebutuhannya", ungkap Wali Kota Bima. 

Menanggapi mengingat begitu sulitnya pelaksanaan relokasi namun Pemerintah Kota Bima mampu mentasinya tanpa adanya "keributan" dan penolakan, H.M. Lutfi memaparkan pendekatan khusus yang dilakukan adalah komunikasi aktif dimana secara regulasi tepatnya PP Nomor 38 tahun 2011 memang seharusnya bangunan wajib berada dengan radius 10 meter dari bibir sungai namun beliau memberikan kebijakan hanya sebesar 5 meter, dengan 5 meter sisa dapat dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Kebijakan radius 5 meter tersebut tentu dipastikan telah aman karena dibuat penahan khusus tambahan. 

Atas segala upaya dan visi pengamanan Kota Bima dari potensi luapan banjir dan mengingat ketidak mampuan struktur anggaran APBD untuk menopang segala biaya tersbut, Pemkot Bima telah mengusulkan kepada JICA - Jepang, sehingga ditahun 2022 akan ada normalisasi sungai di dua titik yakni sungai Melayu dan Padolo dengan anggaran sebesar 235 miliyar. 

Ditambahkan agar semakin memaksimalkan upaya Pemerintah Kota Bima mengatasi potensi banjir yang mengancam, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak merambah hutan, karena dampak dan efek buruknya sangat besar. Dan atas adanya program pembukaan jalan tani baru yang biasaya dilakukan DPRD Provisni NTB berupa pokir (pokok pikiran) yang diluncurkan kedaerah yang diminta oleh para petani, H.M. Lutfi mengakui telah bersurat kepada Gubernur agar program tersebut ditiadakan, sebab sejak tahun 2018 tepatnya dirinya melantik jalan tani baru tidak dibuka.

"Suratnya direspon baik dan saya mengingatkan agar tidak dibuka kembali jalan-jalan itu, mengingat semakin banyak lumpur-lumpur yang dibawa dari gunung", pungkas Wali Kota Bima.