Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE menerima silaturrahmi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha dan jajaran. Audiensi ini dalam rangka untuk terus mendorong dan meneguhkan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk melindungi warganya memperoleh jaminan kesehatan. Bertempat di Ruang Kerja Wali Kota Bima, pada Jum'at, 16 Mei 2025.

Wali Kota Bima didampingi Kepala Inspektorat Kota Bima, Asisten I Setda Kota Bima, Kepala BPKAD Kota Bima dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima.

Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima akan terus mempertahankan dan mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat Kota Bima. Ia mengatakan, hal ini terbukti dari progres JKN di Kota Bima dengan cakupan kepesertaan mencapai 99 persen.

Wali Kota Bima menyebut, tingkat kepercayaan masyarakat di Kota Bima khususnya perlu ditingkatkan dan ditumbuhkan agar tidak serta merta berobat lanjut ke luar daerah, jika mampu ditangani oleh rumah sakit di daerah. Kedepan dengan dibangunnya RSUD Kota Bima saat ini, diharapkan semua keluhan masyarakat akan tertangani dengan cepat di rumah sakit daerah.

H. A. Rahman juga menyoroti keluhan yang sering dirasakan oleh masyarakat terkait adanya biaya tambahan yang membebani masyarakat, seperti membeli obat diluar tanggungan BPJS Kesehatan. Ia menegaskan, ini perlu koordinasi kuat antara rumah sakit, BPJS dan dokter yang memberikan resep obat kepada pasien, sehingga masyarakat tidak lagi terbebani dengan biaya tambahan.

"Resep dokter harus disesuaikan dengan daftar obat yang ditanggung oleh JKN, agar masyarakat tidak lagi dibebankan biaya tambahan," ungkap Wali Kota.

Wali Kota Bima pun menginginkan adanya kesepahaman antara pemerintah Kota Bima dengan pengurus RT/RW di kelurahan dalam mengupdate data kependudukan warga. Misalkan ada warga yang sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, dan lainnya tetapi masih dibayarkan iuran BPJS nya oleh pemerintah, ini yang harus dibenahi sistemnya.

"Saya minta Asisten I segera agendakan ini, undang semua RT/RW. Kita butuh peran RT/RW sebagai ujung tombak pemerintah, bila perlu kinerja mereka juga dievaluasi, agar mengupdate data kependudukan," pungkasnya.