Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE memimpin rapat koordinasi dengan mengundang seluruh kepala perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima. Poin penting pada rakor tersebut, salah satunya membahas komitmen semua pihak untuk mewujudkan pelayanan publik tidak terganggu akibat berkurangnya dana transfer dari Pemerintah Pusat. Senin, 13 Oktober 2025.

Tahun 2026 menjadi tahun sulit bagi kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk bagi Pemerintah Kota Bima. Setelah DPR mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 menjadi undang-undang pada 23 September 2025 lalu, otomatis berdampak pada lambatnya realisasi program pembangunan yang telah dicanangkan.

Meski begitu, Wali Kota Bima, H. A. Rahman mengungkapkan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah Kota Bima. Ia menegaskan, hal yang dapat dilakukan saat ini yaitu mengoptimalkan pengelolaan potensi yang dimiliki, sehingga menjadi sumber pendapatan tambahan untuk kepentingan pembangunan.

“Ditengah kondisi sulit yang kita hadapi, kita harus optimis. Kita dorong dan optimalkan semua potensi yang belum digarap secara maksimal," ungkap H. A. Rahman saat memimpin rapat koordinasi di Aula Maja Labo Dahu, Senin (13/10).

Aji Man sapaan akrab Wali Kota menjelaskan banyak hal yang mampu dikelola secara maksimal dari potensi yang kita miliki saat ini, seperti memaksimalkan partisipasi eksternal melalui forum CSR, mengidentifikasi dana hibah, mendorong OPD meningkatkan capaian PAD, termasuk memanfaatkan program-program unggulan pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menggerakkan perekonomian daerah.

"Juga termasuk optimalisasi dana yang bersumber dari pajak restoran, PBB, kendaraan, air tanah, reklame/iklan yang mungkin selama ini belum diakomodir secara maksimal", ujarnya.

Ia menambahkan, di tengah kondisi fiskal nasional yang semakin ketat dan terjadinya pemangkasan anggaran di berbagai daerah, sangat penting membangun kemandirian daerah, agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan optimal.

“Yang belum dikelola maksimal, kita maksimalkan. ini saatnya kita membangun kemandirian daerah,” pungkas Wali Kota.

Turut hadir pada Rakor tersebut diantaranya Pj. Sekda Kota Bima, seluruh Asisten, seluruh Staf Ahli, seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se Kota Bima.