Banjir bandang yang melanda Kota Bima pada Desember 2016 silam menyisakan duka bagi masyarakat Kota Bima. Akibat banjir yang disebut sebagai banjir terparah ini menimbulkan kerugian besar. Selain rumah, banjir 2016 silam juga merusak fasilitas pemerintah, seperti perkantoran, sekolah, jalan dan jembatan, bahkan merusak lahan pertanian, termasuk hewan ternak warga.

Sebagai upaya pencegahan agar bencana serupa tidak terulang kembali, Pemerintah Kota Bima mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) yang merupakan bantuan dari World Bank (Bank Dunia).

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj. Mariamah, SH memimpin Rapat Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tim NUFReP untuk Tahun Anggaran 2026 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bima, pada senin, 20 Oktober 2025.

Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan infrastruktur perkotaan sekaligus mengurangi risiko banjir di wilayah Kota Bima. Program NUFReP di Kota Bima dilaksanakan hingga pada tahun 2028 dengan rincian pekerjaan meliputi normalisasi sungai, pembangunan 6 saluran drainase primer yang tersebar di 12 kelurahan dan pembangunan kolam retensi.

Tidak hanya program pembangunan pemulihan sejumlah insfrastruktur, Pemerintah Kota Bima juga tengah menyelaraskan visi Gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Asri) terhadap pengelolaan sampah. Krisis pengelolaan sampah di tanah air menjadi sumber pemicu banjir, termasuk di Kota Bima.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, produksi sampah di Kota Bima yang diangkut mencapai 90 ton dalam sehari. Saat ini, pemerintah tengah gencar memberikan edukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memilah sampah organik dan non organik dimulai dari rumah tangga, serta kampanye pengurangan sampah plastik sekali pakai.

Dalam sambutannya, Hj. Mariamah menegaskan pentingnya keberlanjutan proyek NUFReP untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di Kota Bima. Ia mengingatkan bahwa Bima pernah mengalami banjir besar pada tahun 2016 yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Kota Bima pernah terdampak banjir parah pada tahun 2016. Karena itu, keberadaan proyek NUFReP ini sangat dirasakan manfaatnya. Kami berterima kasih kepada pihak Bank Dunia, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta seluruh pelaksana proyek yang telah berkontribusi besar dalam program ini,” ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Tim Konsultan TEPIS Gazali Fathadewang menjelaskan, pelaksanaan NUFReP berfokus pada tiga komponen utama, yakni perencanaan, dukungan kebijakan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.

Ia menegaskan bahwa TEPIS ditugaskan untuk memberikan dukungan teknis, yang menjadi tanggung jawab NPIU Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

Adapun ruang lingkupnya mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, fasilitasi koordinasi antarinstansi pemerintah daerah dan dukungan teknis dalam pelaksanaan proyek NUFReP.

“Tujuan utama kami adalah memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan proyek, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Selain itu, kami juga berupaya memperkuat kebijakan dan kelembagaan daerah melalui berbagai inisiatif peningkatan kapasitas dan penjangkauan,” jelas Gazali.

Lebih lanjut, TEPIS juga berperan dalam berpartisipasi aktif pada forum koordinasi, mendukung perencanaan RPJMD dan RKPD, serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang untuk memastikan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan risiko banjir dapat terakomodasi dengan baik.

Rakor ini dihadiri Penjabat Sekda Kota Bima, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta Tim Technical and Program Implementation Support Consultant (TEPIS) dari Bina Bangda Kemendagri.